Breaking News:

Fritz Siregar: Kampanye Serentak Putaran Kedua, 375 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

Masyarakat-Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) kembali menggelar webinar untuk menyambut Pilkada serentak pada Desember 2020 Mendatang.

Humas Mappilu PWI
Diskusi Mappilu PWI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI kembali menggelar webinar untuk menyambut Pilkada serentak pada Desember 2020 Mendatang.

Webinar yang dihadiri berbagai pihak secara virtual ini mengangkat tema "Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020" digelar di Sekretariat PWI Pusat, Jumat (23/10/2020).

Acara tersebut dibuka oleh Ketum PWI Pusat, Atal S Depari didampingi Ketua Mappilu PWI, Suprapto Sastro Atmojo dengan menghadirkan nara sumber yang hadir ialah Wawan Purwanto (Deputi VII BIN), Fritz Edward Siregar (Bawaslu), Profesor Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Dennis (Indodata).

Selama 20 hari kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2020. Bawaslu mengaku menemukan 53 kasus dugaan pelanggaran kampanye di Media-Sosial (Medsos).

Pelanggaran tersebut berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti produksi berita hoax, hasutan, dan ujaran kebencian. Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah yang tidak netral di media internet.

“Pada pada 10 hari kedua kampanye, dari 6-15 Oktober, ada 375 kasus pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes). Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, dari 26 September hingga 5 Oktober dengan jumlah pelanggaran Prokes 237 kasus,” ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar,

Fritz menyebut Bawaslu menindaklanjuti berbagai pelanggaran itu dengan menerbitkan peringatan tertulis. Ada 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua.

Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis.

Lebih lanjut, Fritz mengungkapkan untuk menangkal berita bohong, pihaknya mengadakan kerja sama dengan beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instaram.

Jika pelanggaran itu terjadi di salah satu platform pihaknya akan meminta diberi label berita bohong, atau ujaran kebencian, kemudian meminta dihapus.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved