Breaking News:

Mulai Muncul Petisi yang Menolak Keras Rencana Kenaikan Tunjangan dan Gaji Anggota DPRD DKI

Saat ini mulai muncul beberapa petisi yang menolak keras jumlah nominal yang tercantum dalam anggaran tersebut yang dianggap berlebihan.

Editor: Toni Bramantoro
WARTAKOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi masyarakat yang sedang menjerit kesulitan akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan menjadi alasan utama dipertanyakannya rencana kenaikan gaji, tunjangan, dan anggaran kegiatan anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021.

Saat ini mulai muncul beberapa petisi yang menolak keras jumlah nominal yang tercantum dalam anggaran tersebut yang dianggap berlebihan.

Bahkan pada Sabtu (5/12/2020) muncul gelombang dukungan netizen di Twitter dengan tagar #DPRDDKINAEKGAJI yang masuk jajaran trending topik, berisi opini yang menolak RKT DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 ini.

Beberapa opini dari aktivis maupun pengamat juga mulai bermunculan, salah satunya berasal dari Sultan Rivandi, aktivis dan Presiden Mahasiswa UIN Jakarta 2019 yang juga penggerak mahasiswa pada aksi "Reformasi Dikorupsi".

Sultan berkomentar dan mengecam rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta 2021.

Menurut Sultan, kenaikan gaji ini tidak pantas dan tidak etis, apalagi ini diajukan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung reda seperti saat ini.

“Para pejabat itu harusnya sadar bahwa kondisi sedang sulit, kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah, artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis akibat pandemi. Jika justru anggota DPRD naik gaji, ini adalah bentuk pengkhianatan, tolonglah gunakan nurani,” ungkap Sultan, Minggu (6/12/2020).

Petisi penolakan juga sudah mulai bermunculan dan dibuat oleh beberapa pihak yang menentang pengajuan anggaran ini.

Petisi-petisi yang diunggah di laman www.change.org ini di antaranya dibuat oleh politikus PSI Andy Budiman dan Miraj Yusuf Al Farisy selaku inisiator petisi.

"Masyarakat sudah seharusnya melakukan gelombang penolakan agar pengalokasian anggaran daerah bisa terserap dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat,” tutur Sultan.

Ia pun mengatakan, bagi siapapun yang tegerak hatinya unuk mengetuk pintu nurani para anggota dewan, bisa mendukung petisi yang ada.

"Bisa tunjukkan dukungan ke https://bit.ly/3qyT26w atau https://bit.ly/2VKKawB," papar Sultan.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved