Soal Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Rumah DP 0 Rupiah, Ini Klarifikasi Ketua DPRD DKI
Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Pasalnya, program rumah Dp 0 Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.
"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan. Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021).
"Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul, KPK Bakal Panggil Anies Baswedan?
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, ia menyebut, dirinya hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Anies.
Untuk itu ia mengaku tak tahu menahu soal pembahasan anggaran pembelian lahan rumah Dp 0 Rupiah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu.
"Saya enggak ngerti (soal anggaran pembelian lahan), fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujarnya di gedung DPRD DKI.
Untuk itu, ia mengaku heran ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang notabene merupakan eksekutif mengaku tak mengetahui soal rumah Dp 0 Rupiah ini.
"Kemarin saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah," tuturnya.
Adapun hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Ia disebut-sebut berperan memgatur alokasi dana bagi PD Pembangunan Sarana Jaya.
Tak terima, politisi senior PDIP ini pun langsung membantah kabar tersebut.
"Saya mau klarifikasi karena terus terang saja ada kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10 (ruang Ketua DPRD). Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari gubernur diarahkan ke saya yang kebetulan sebagai Ketua Banggar," tuturnya menjelaskan.
