Majukan Jakarta lewat Pajak: Fondasi untuk Masa Depan Kota Global

TRIBUNNEWS.COM - Pajak memegang peranan vital dalam mendorong kemajuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Provinsi DKI Jakarta, pajak tak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi landasan utama dalam mewujudkan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di kancah global. Masyarakat yang membayar pajak berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program perlindungan sosial.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sektor perpajakan menjadi tulang punggung utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk memungut beragam jenis pajak daerah. Di Jakarta, jenis pajak tersebut antara lain:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Pajak Rokok
• Pajak Reklame
• Pajak Alat Berat
• Pajak Air Tanah

Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2024, total target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp72,44 triliun, dengan kontribusi dari pajak daerah mencapai Rp52,39 triliun—lebih dari 70 persen dari total pendapatan.

Membiayai Infrastruktur Perkotaan

Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis, antara lain:

• Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan flyover untuk mengurangi kemacetan
• Pengembangan transportasi massal seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta
• Revitalisasi trotoar untuk mendukung mobilitas pejalan kaki

Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang nyaman, modern, dan terintegrasi.

Peningkatan Layanan Publik

Pajak juga menopang kualitas layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga, meliputi:

• Pendidikan: Pembangunan dan renovasi sekolah negeri, penyediaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta peningkatan kualitas guru dan sarana belajar
• Kesehatan: Penyediaan fasilitas RSUD dan Puskesmas, serta pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS)
• Administrasi kependudukan: Digitalisasi layanan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga
• Pengelolaan sampah dan kebersihan: Termasuk pengoperasian TPST Bantargebang dan program pengurangan sampah dari sumber

Baca juga: Dukung Mahasiswa dan Akademisi, Bapenda Jakarta Hadirkan Fitur Layanan Riset Online

Perlindungan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Pendapatan pajak turut digunakan untuk menjalankan berbagai program perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Beberapa di antaranya meliputi:

• Bantuan Sosial Tunai (BST)
• Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
• Kartu Disabilitas Jakarta (KDJ)
• Bantuan biaya sewa rusun
• Subsidi pangan murah melalui JakGrosir

Kehadiran program ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Pengendalian Banjir dan Kelestarian Lingkungan

Sebagai kota dengan risiko banjir tinggi, Jakarta mengalokasikan anggaran dari pajak untuk berbagai proyek pengendalian banjir, seperti:

• Normalisasi dan naturalisasi sungai
• Pembangunan waduk dan sistem drainase
• Pengadaan alat berat dan pompa air

Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan air limbah, serta program penghijauan untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan lestari.

Transformasi Digital Pelayanan Pajak

Pemprov DKI Jakarta terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui platform seperti e-Trapt dan Pajak Online. Sistem ini mempermudah proses pembayaran, pelaporan, serta pemantauan pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Infrastruktur digital yang dibangun dari dana pajak ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Dukungan terhadap Dunia Usaha dan UMKM

Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain melalui:

• Insentif pajak untuk sektor tertentu
• Program pelatihan dan pendampingan wirausaha
• Peningkatan infrastruktur pasar tradisional dan sentra UMKM

Dengan membayar pajak, pelaku usaha turut menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Peran Strategis Masyarakat dalam Membangun Jakarta

Partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan memegang peran strategis dalam keberhasilan pembangunan daerah. Membayar pajak tepat waktu tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap kemajuan bersama. Tingginya kesadaran pajak akan memperkuat fondasi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Setiap uang pajak yang disetorkan bermakna besar dalam mewujudkan Jakarta yang tangguh, maju, dan sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk terus mendukung budaya sadar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

Melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, pajak akan terus menjadi pilar utama pembangunan yang adil dan berkesinambungan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga demi masa depan generasi yang akan datang.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda Hadirkan Akses Digital SPPT PBB, Ini 3 Kanalnya!