Gerebek 3 Kamar Apartemen di Kelapa Gading, BP2MI Temukan 26 Calon PMI Ilegal Tujuan Timur Tengah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (7/4/2021) malam.

Petugas menyasar tiga kamar dimana ada puluhan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah.

Kepala UPT BP2MI DKI Jakarta Mukarom Ashadi mengatakan dari puluhan calon PMI tersebut kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Barat dengan jenis kelamin perempuan.

"Setelah kita kumpulkan, semua berjumlah 26 orang PMI yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat," kata Mukarom.

Baca juga: Namanya Tercantum di Benda Mencurigakan, Munarman Bakal Diperiksa Polres Metro Depok ?

Mukarom menambahkan puluhan calon PMI itu sudah berada di apartemen itu sejak lebih dari satu minggu terakhir.

Mereka rencananya akan diberangkat ke negara-negara di Timur Tengah. 

“Mereka rencananya akan diberangkatkan ke negara-negara seperti Bahrain, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab,” ucapnya.

Permasalahannya keberangkatan itu disinyalir ilegal karena saat ini ada kebijakan moratorium atau penghentian sementara tidak mengirimkan tenaga kerja ke negara-negara di Timur Temgah. 

Sehingga diduga ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berupa eksploitasi untuk mendapat keuntungan yang dipastikan melanggar hukum. 

"Dari satu orang PMI saja, kita dapat informasi, mereka dieksploitasi sampai dengan Rp 60-80 juta per satu orang dari pengguna di luar negeri sana," ucap Mukarom.

Baca juga: Reaksi Wali Kota Rahmat Effendi Soal Penipuan Mantan Pemain Timnas Sepakbola Sekaligus Anak Buahnya

Pada kesempatan itu, empat orang pria dari pihak penyalur yang bertugas menjaga dan mengawasi unit apartemen tempat para calon PMI turut diamankan.

Sementara itu, 26 calon PMI dan empat pria dari pihak penyalur dibawa ke Shelter UPT BP2MI Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur untuk diinapkan dan ditindaklanjuti. 

Sudah moratorium

Seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke-21 negara di Timur Tengah, antara lain ke Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya dan Pakistan.

Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Kemenaker juga membuat program pemberian sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.

Baca juga: Kronologi Varian Baru Corona B117 Masuk ke Indonesia, Dibawa 2 TKW dari Arab Saudi

Namun, nyatanya hingga kini masih terjadi pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke sejumlah negara.

Bahkan, muncul sejumlah kasus TKW di Indonesia mengalami masalah di negara tempatnya bekerja,

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pun  melakukan investigasi dan mencium adanya oknum petugas imigrasi yang meloloskan calon tenaga kerja berangkat ke luar negeri.

Mereka pun mengancam, akan melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya sudah mencium aroma kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum berseragam itu.

Dimana ia menyebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) kerap dikirim melalui bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda.

"Saya sudah pegang informasi dan datanya, dan di dua bandara itu yang kerap dijadikan untuk pengiriman tenaga kerja ilegal," katanya, Sabtu (20/3/2021).

Dikatakan Benny, dengan upaya yang dilakukan oknum petugas berseragam Itulah, yang membuat pengiriman TKW masih terus terjadi.

Pasalnya, mereka pun memasang tarif agar bisa meloloskan tenaga kerja berangkat, satu orang dibanderol Rp2 juta.

"Datanya sedang saya kumpulkan, dalam waktu dekat saya akan laporkan temuan ini ke bapak presiden. Karena di tengah moraturium, masih ada saja oknum yang bermain," ujarnya.

Selain oknum petugas imigrasi yang terlibat dalam penjualan manusia ke luar negeri ini, kata Benny, masih banyak oknum yang juga ikut didalamnya."

"Mulai dari Polisi, TNI, oknum kementerian Tenaga Kerja, hingga oknum di kedutaan besar, yang membuat bisnis ini masih berjalan lancar.

"Jadi semua terlibat untuk melegalkan bisnis ini, di titik akhir itu ada di oknum imigrasi yang memudahkan mereka berangkat dari bandara," tuturnya.

Atas semua temuan itu, Benny mengaku akan terus berjuang untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang selama ini kerap dijual.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul TERBONGKAR, Puluhan TKI Ilegal Tujuan Timur Tengah Ditampung di Apartemen Kawasan Kelapa Gading,