Dibalik Pergantian Nama Jalan Tol Layang Japek Jadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ)
Tol Layang Jakarta-Cikampek II ganti nama jadi Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) ternyata ini alasannya dan peran Sheikh MBZ untuk Indonesia
Penulis:
Theresia Felisiani
lihat foto
Siapakah Sheikh Mohamed Bin Zayed?
Mohamed bin Zayed atau nama lengkapnya Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan merupakan Pangeran mahkota Abu Dhabi dan deputi komandan tertinggi Pasukan Angkatan Darat Uni Emirat Arab (UEA).
Dia adalah putra ketiga dari Zayed bin Sultan Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab pertama dan penguasa Abu Dhabi, dari istri ketiganya, Sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi.
Kelahiran 11 Maret 1961 ini menjadi pangeran mahkota Abu Dhabi pada November 2004 dan dilantik sebagai deputi komandan tertinggi pasukan angkatan darat UEA pada Januari 2005.
Sebulan kemudian, ia dipromosikan sebagai Jenderal.
Al Nahyan juga menjadi ketua Dewan Eksekutif Abu Dhabi yang menangani pengembangan dan perencanaan Emirat Abu Dhabi dan anggota Dewan Petroleum Tertinggi.
Al Nahyan menjabat sebagai penasihat khusus Presiden UEA, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, kakaknya.
Pangeran ini juga merupakan kepala dewan untuk pengembangan ekonomi Abu Dhabi (ADCED), sekaligus dewan penasihat kebijakan ekonomi di Abu Dhabi.
Posisi lain Al Nahyan adalah kepala Perusahaan Pengembangan Mubadala sejak pembentukannya pada 2002.
Dekat dengan Jokowi
Sheikh Mohammed bin Zayed memang dikenal punya kedekatan dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Tak hanya kerap berkomunikasi jarak jauh, keduanya juga pernah saling mengunjungi.
Presiden Jokowi diketahui menerima kunjungan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia pada Rabu (23/7/2019) silam, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Kedua Pemimpin membahas kerja sama ekonomi dan keumatan di Istana Bogor, setelah sebelumnya dilakukan acara penyambutan dan pertukaran sembilan dokumen Nota Kesepahaman antarkedua negara.
Kerjasama tersebut di sektor peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran, dan kebudayaan.
