Selasa, 9 September 2025

Ini 7 Pejabat DKI yang Mengundurkan Diri di Era Gubernur Anies

Setelah hampir empat tahun memimpin Jakarta, beberapa orang pejabat pun sudah menjadi korban tradisi baru Pemprov DKI ini.

Editor: Hasanudin Aco
WARTA KOTA/Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Manager Online Wartakotalive.com Suprapto, saat wawancara eklusif di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2021). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Anies Baswedan resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, Pemprov DKI punya tradisi baru.

Kini, para pejabat Pemprov DKI harus menandatangani surat siap mundur bila gagal dalam mencapai target yang dicanangkan.

Hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI dengan Pemprov DKI yang diwakili Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Sigit Wijatmoko pada Senin (24/5/2021) kemarin.

"Kami menghadirkan sebuah tradisi baru bahwa setiap pejabat harus bisa memenuhi apa yang menjadi target kinerja," ucap Sigit.

"Karena itu setelah kita mengucapkan sumpah dan janji dalam jabatan, ada surat pernyataan apabila tidak mencapai kinerja yang ditetapkan, maka siap mengundurkan diri," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Anggota TGUPP Anies Mundur, Wagub DKI Bicara Soal Hak Pribadi

Setelah hampir empat tahun memimpin Jakarta, beberapa orang pejabat pun sudah menjadi korban tradisi baru Pemprov DKI ini.

TribunJakarta.com pun coba merangkum sejumlah pejabat yang mengundurkan diri di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan:

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono

Pujiono menjadi nama teranyar pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mengundurkan diri, ia resmi mundur sejak 17 Mei 2021 lalu.

Ia sebelumnya dilantik Gubernur Anies menjadi Kepala BPAD DKI pada 8 Januari 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, Pujiono mundur lantaran tak sanggup lagi mengemban tugas yang diamanatkan kepada dirinya.

“Pak Puji sudah mengundurkan diri dengan alasan target-target kinerja yang kurang memenuhi capaian yang ditargetkan,” ucapnya, Kamis (20/5/2021).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari

Belum genap satu tahun menduduki jabatan sebagai Kepala Bapenda DKI, Tsani sudah mengundurkan diri pada 26 Februari 2021 lalu.

Padahal, ia baru dilantik Gubernur Anies Baswedan pada 24 Agustus 2020.

Artinya, Tsani hanya enam bulan merasakan kursi panas Kepala Bapenda DKI Jakarta.

Tsani Annafari
Tsani Annafari (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kinerja Tsani sebagai Kepala Bapenda DKI memang terus disorot pihaknya.

Sebab, Tsani dianggap kurang percaya diri dalam mengelola anggaran daerah yang mencapai puluhan triliunan rupiah.

"Dia termasuk dalam evaluasi kami. Saat rapat Badan Anggaran yang kaitannya dengan pendapatan asli daerah, kami minta dia harus punya rasa optimis dan terukur," kata dia.

"Tapi beberapa kali rapat, beliau agak setengah terpaksa kalau dikaitkan dengan target pendapatan," tambahnya menjelaskan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo

Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo mengajukan surat pengunduran diri pada 24 Februari 2020 lalu.

Pengunduran diri Subejo ini sempat menuai polemik lantaran terjadi di saat ibu kota tengah dilanda banjir besar pada awal 2020.

Bahkan, setidaknya ada 12 orang korban tewas dalam peristiwa itu hanya dalam kurun waktu Januari hingga Februari.

Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo
Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Kepala BKD yang kala itu dijabat Chaidir mengatakan, Subejo mengundurkan diri lantaran ingin alis fungsi menjadi Widyaiswara.

Widyaiswara merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.

"Beliau kan sudah mencapai usia 59 tahun, beberapa bulan lagi pensiun. Nah, beliau memilih alih fungsi ke Widyaiswara," ujarnya, Kamis (27/2/2020).

Masa pensiun Widyaiswara memang lebih lama dibandingkan jabatan struktural.

Bila batas usia pejabat struktural hanya mencapai 60 tahun, Widyaiswara bisa mencapai 65 tahun.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto

Sama seperti Kepala BPBD DKI Subejo, Kelik mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Februari 2020.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Rustam Effendi, Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa, Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Kepala UPRS KS Tubun dan Jatirawasari, Sarjoko dan Direktur Filantra, Asep Nurdin menunjukan bibit tanaman hidroponik di Rusunawa KS Tubun, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Bank DKI bekerjasama dengan Filantra melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan program kebun hidroponik kepada peserta dilingkungan Rusunawa. TRIBUNNEWS/HO
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Rustam Effendi, Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa, Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Kepala UPRS KS Tubun dan Jatirawasari, Sarjoko dan Direktur Filantra, Asep Nurdin menunjukan bibit tanaman hidroponik di Rusunawa KS Tubun, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Bank DKI bekerjasama dengan Filantra melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan program kebun hidroponik kepada peserta dilingkungan Rusunawa. TRIBUNNEWS/HO (HO/-)

Setelah mengundurkan diri, Kelik langsung di parkir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TUGPP).

Namun, belakangan Kelik kembali menjadi sorotan setelah kembali mengikuti lelang jabatan eselon II untuk posisi yang sama.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi

Nama Edy Junaedi sempat menjadi sorotan pada 2019 silam saat tersandung kasus dana promosi influencer sebesar Rp5 miliar saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI periode 2020.

Anggaran itu diketahui bakal digunakan untuk membiayai promosi pariwisata di DKI Jakarta.

Namun, para anggota dewan Kebon Sirih tak menyetujuinya dan akhirnya anggaran tersebut dicoret.

Mundur dari Kadis Pariwisata DKI, Edy Junaedi Punya Harta Kekayaan Rp 19,6 M dan Utang Rp 1,2 M
Mundur dari Kadis Pariwisata DKI, Edy Junaedi Punya Harta Kekayaan Rp 19,6 M dan Utang Rp 1,2 M (KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA)

Tak berselang dari kasus tersebut, Edy resmi mengundurkan diri pada 31 Oktober 2019.

Miris, setelah mundur dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Edy ditempatkan Gubernur Anies sebagai staf di Anjungan DKI Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra

Sama seperti Edy, Sri Mahendra mundur setelah beredar isu tak sedap saat pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Edy Junaedi dan Sri Mahendra Satria Wirawan
Edy Junaedi dan Sri Mahendra Satria Wirawan (kolase tribunnews)

Saat pembahasan KUA-PPAS itu, muncul berbagai anggaran janggal, salah satunya ialah anggaran lem aibon yang mencapai Rp82 miliar hingga pengadaan bolpoin senilai Rp123,8 miliar.

Setelah mengundurkan diri, Sri Mahendra pun menduduki posisi di Widyaiswara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Nama Sandiaga Uno menjadi pejabat Pemprov DKI Jakarta pertama yang mengundurkan diri di era kepemimpinan Anies Baswedan.

Ia resmi berpisah dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Agustus 2018 silam.

Namun, Sandi mengundurkan diri bukan karena alasan kinerjanya yang buruk selama menjabat sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta.

Ia meninggalkan Anies lantaran memutuskan maju mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Kini, Sandiaga Uno dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju menggantikan Wishnutama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul 7 Pejabat Pemprov DKI Mundur di Era Anies: Mundur karena Tak Kuat Emban Tugas, Ada yang Jadi Menteri

Sumber: TribunJakarta
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan