Balapan Mobil Listrik Formula E
PDIP Respons Penetapan Lokasi Sirkuit Formula E yang Terus Molor
Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengomentari soal molornya penetapan lokasi sirkuit Formula E yang hingga kini masih misteri.
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengomentari molornya penetapan lokasi sirkuit Formula E yang hingga kini masih misteri.
Dia mencium ada yang tidak beres dalam persiapan penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.
"Penundaan dari bulan-bulan sebelumnya menimbulkan tanda tanya adanya ketidakberesan," ucapnya, Rabu (17/11/2021).
Baca juga: Anies Acungkan Jempol saat Dicecar Progres Formula E yang Penentuan Lokasi Sirkuitnya Terus Molor
Sebagai informasi, penetapan lokasi balap Formula E awalnya direncanakan pada akhir Oktober 2021 lalu.
Rencana itu kemudian molor menjadi akhir November dengan dalih perwakilan Formula E mengubah jadwal inspeksi ke Jakarta pada pertengahan bulan ini.
Namun, belakangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengumumkan bahwa lokasi baru ditentukan Desember mendatang.
Ini artinya, persiapan yang dimiliki DKI untuk menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang kurang dari 6 bulan.
"Saya kira persiapan yang makin molor akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan," ujarnya.
Baca juga: Polisi Jelaskan Aksi Nekat Pemotor Terobos Jalan Tol Cikupa ke Karawang hingga Motornya Ditahan
Mantan Wakil Rektor UKI ini pun mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI dalam menyelenggarakan Formula E.
Ia khawatir persiapan seadanya bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.
"Dengan biaya yang begitu besar untuk penyelenggaraan, maka jadi tidak baik kesannya kalau terburu-buru," tuturnya.
Untuk itu, Gilbert menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana ajang balap tersebut.
Ia meminta agar BUMD Jakpro yang ditunjuk Anies menggelar Formula E fokus merampungkan proyek Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS) yang belum juga rampung hingga kini.
Begitu juga dengan pembangunan tempat pengolahan sampah ITF yang molor dari target.
"Direksi Jakpro yang baru lebih baik bekerja profesional, mereka digaji dengan uang rakyat. Bukan untuk membereskan kegiatan yang tanpa perencanaan yang baik sejak awal," kata Gilbert.
Baca juga: Polda Riau Lumpuhkan Mafia Illegal Logging Komplotan Anak Jenderal di Bengkalis, Sita 10 Ton Kayu
