TOPIK
Balapan Mobil Listrik Formula E
-
Anies Baswedan mengatakan dana yang keluar untuk perhelatan Formula E bukan hanya akan kembali dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk dampak yang
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan kepada eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal.
-
Ia menyatakan seluruh dana pembangunan sirkuit murni berasal dari pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku panitia pelaksana, dan sponsor.
-
Supaya semua masyarakat dan tidak bertanya tentang formula E, hanya segelintir orang saja yang tidak suka NasDem mengomandoi acara Formula E
-
Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni meyakini ekonomi DKI Jakarta akan tumbuh mencapai 30 persen dampak dari gelaran balap mobil listrik Formula E
-
Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni mengatakan dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat pada gelaran ajang balap mobil listrik ini bermacam
-
Sekjen PSI Dea Tunggaesti menilai Nasdem seharusnya minta Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.
-
Alex menyebutkan kepada para saksi itu KPK mengklarifikasi informasi yang diterima dari masyarakat.
-
KPK menengarai pembayaran Formula E lebih mahal karena daya tarik Jakarta kurang dibanding kota lain di dunia.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi perhelatan Formula E di DKI Jakarta.
-
Dari lima calon lokasi yang tersedia di Jakarta, panitia masih melakukan feasibility study (FS) terkait kelima jalur sirkuit itu, berikut bocorannya.
-
Tim dari Formula E Operation tiba di Jakarta meninjau lokasi sirkuit Formula E, peninjauan dilakukan dalam 3 hari lalu ditentukan lokasi sirkuitnya.
-
Gubernur DKI sangat irit bicara saat ditanya soal gelaran ajang balap Formula E, setelah beri acungan jempol kali ini Anies hanya berucap "Nice Try"
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan terbaru penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.
-
Meski begitu Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyatakan tetap akan menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
-
Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengomentari soal molornya penetapan lokasi sirkuit Formula E yang hingga kini masih misteri.
-
Respons Anies ditanya perihal ajang balap Formula E hanya berikan jempol, tanpa berkata sedikit pun padahal lokasi sirkuit masih belum diketahui.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula di DKI Jakar
-
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Gembong Warsono menduga perhelatan Formula E memang jadi program prioritas utama Gubernur Anies Baswedan.
-
(Pemrov) DKI Jakarta merasa tak nyaman dengan informasi berkembang terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E yang kini
-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pembayaran uang komitmen atau commitment fee ajang balap mobil listrik Formula E telah sesuai prosedur dan
-
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat menyatakan pihaknya siap membeberkan kronologi penyelenggaraan Formula E kepada Komisi Pemberantasan
-
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung upaya KPK yang mulai mengusut dugaan korupsi proyek balap mobil listrik Formula E di ibu kota.
-
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
-
KPK tidak pandang bulu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam perkara korupsi termasuk dugaan korupsi proyek formula E.
-
Wagub DKI hingga Fransi PSI DPRD DKI memberi respons terkait langkah KPK yang mulai mengusut dugaan korupsi Formula E.
-
Hingga 7 bulan jelang ajang Formula E di ibu kota, lokasi sirkuit belum ditentukan, sementara KPK sudah mulai usut dugaan korupsi proyek Formula E.
-
(KPK) mengonfirmasi tengah mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan proyek balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta.
-
Aktivis 98 Simson Simanjuntak angkat bicara soal hak interpelasi yang ditanda tangani 33 anggota DPRD DKI Jakarta.
-
Ahmad Riza Patria mempersilakan masing-masing fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta jika ingin menggunakan kewenangan hak interpelasi
