Formula E
Anies Baswedan 11 Jam di KPK: Bawa Map Biru dan Mikrofon, Diam Dicecar Wartawan Soal Formula E
Selama Anies Baswedan diperiksa 11 jam, tambah orang nomor 1 di DKI itu datang tanpa dikawal ajudan hingga bawa mikrofon sendiri.
Penulis:
Theresia Felisiani
Menurut Firli, semua orang yang diperiksa lembaga antirasuah tersebut sama tanpa ada keistimewaan.
"Jadi pemeriksaan Pak Gubernur DKI sekarang sama dengan pemeriksaan terhadap orang-orang lain," ujarnya.
Ia menjelaskan Anies dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelanggaraan Formula E.
"Kita kan ingin membuat terangnya suatu peristiwa, apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Itulah dibutuhkan keterangan seseorang," ungkapnya.
Usai Diklarifikasi KPK 11 Jam, Anies Baswedan Diam Soal Formula E, Justru Cerita Saat Jadi Rektor
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah rampung dimintai keterangannya oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anies Baswedan diklarifikasi KPK soal penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaran ajang Jakarta E-Prix atau Formula E di DKI Jakarta.
Namun, pada saat menyampaikan keterangan kepada awak media, Anies Baswedan sama sekali tidak membahas ihwal Formula E yang tengah diselidik KPK.
Ia hanya bicara terkait usahanya membantu KPK dalam menjalankan tugas.
"Gini, saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya.
Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan," ucap Anies di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022) malam.
Anies kemudian bercerita ketika bertugas di kampus pihaknya selalu menjadikan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib.
"Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah antikorupsi menjadi mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib," tutur eks Rektor Universitas Paramadina itu.
Baca juga: Bambang Widjojanto Sebut Ada Pihak yang Politisasi Kasus Formula E untuk Serang Anies Baswedan
Anies selanjutnya bicara soal beberapa program yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta.
Salah satunya yaitu terkait pembentukan komite etik di KPK.