Selasa, 19 Agustus 2025

Kritik Rencana Penerapan Jalan Berbayar, KSPSI: Pengendara Ojek Online Semakin Susah

Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat menyebut penerapan ERP merupakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Erik S
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Perwakilan pengemudi Ojek Online Se-Jabodetabek menolak penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/2/2023). Jika ERP dijalankan akan merugikan bukan hanya pengemudi Ojek Online saja tapi juga masyarakat umum. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta menuai kritik.

Rencana penerapan ERP dianggap sebagai tindakan diskriminatif terhadap rakyat karena hanya orang berduit yang boleh menikmati jalan.

Baca juga: Sebut Terlalu Politis, Sejumlah Driver Ojek Online Ogah Ikut Demo Tolak Kebijakan ERP

Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat menyebut penerapan ERP merupakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat, khususnya mereka yang berekonomi kelas bawah.

"ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," kata Jumhur kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Ia menerangkan bahwa di negara Singapura dengan pendapatan rerata 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan ERP adalah perampokan uang rakyat secara elektronik.

Jumhur mengatakan jika Pemprov DKI masih berkeras menerapkan ERP, maka ia tak segan menurunkan ratusan ribu buruh bergabung bersama para pengemudi ojek online kembali datang ke Balai Kota DKI.

“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," kata dia.

"Jadi bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta," tegasnya.

Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat ikut berunjuk rasa
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat ikut berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta untuk menolak diberlakukannya ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).

Tentang ERP

ERP merupakan jalan berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara berkembang dan maju.

Baca juga: Soal ERP di Jakarta, Pengamat: Bisa Diterapkan Tapi Benahi Dulu Transportasi Umum

Bahkan sejumlah negara menerapkan ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.

Dengan adanya ERP ini akan membuat pengendara harus menentukan apakah akan meneruskan perjalanannya melewati area itu dengan membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.

Atau lebih memilih mencari jalur lain, bisa juga mencari alternatif dengan mengunakan moda transportasi lain yang diijinkan untuk melewati area tersebut.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, ERP mempunyai manfaat dan dampak tersendiri.

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan