Buruh akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025, Ini 10 Tuntutannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025. 

Aksi ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 5.000 buruh. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam.

Baca juga: Lemkapi Sebut Desk Ketenagakerjaan Bentuk Keberpihakan Polri Terhadap Buruh

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menyebutkan aksi ini merupakan bagian dari tradisi tahunan untuk menegaskan kembali perjuangan buruh dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ungkap Riden dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025). 

Baca juga: Buntut PHK Dua Karyawan, Dewi Soekarno Didenda Rp3 Miliar Lebih oleh Pengadilan Buruh Jepang

Sementara itu, Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi kali ini akan membawa 10 tuntutan utama yang menjadi harapan jutaan buruh di seluruh Indonesia.

“Kami membawa sepuluh tuntutan utama kepada DPR RI. Tuntutan ini merepresentasikan perjuangan kami untuk perubahan nyata yang berdampak pada kesejahteraan buruh dan rakyat,” ujar Said Iqbal.

Berikut 10 tuntutan utama FSPMI dan Partai Buruh:

1. Penghapusan sistem outsourcing.

2. Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan.

3. Pengesahan UU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

4. Penegakan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

5. Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi undang-undang.

6. Penolakan usia pensiun menjadi 59 tahun.

7. Pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan, termasuk penghentian impor.

8. Pemecatan jajaran menteri yang terlibat dalam isu pagar laut.

9. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait pagar laut.

10. Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat.