Lemkapi Sebut Desk Ketenagakerjaan Bentuk Keberpihakan Polri Terhadap Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyambut baik hadirnya desk ketenagakerjaan Polri.

Desk ketenagakerjaan tersebut diluncurkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin (20/1/2025).

Edi meyakini desk ketenagakerjaan Polri bisa memberikan perlindungan kepada buruh dan kelangsungan industri yang semakin baik di Indonesia.

"Kami optimis capaian Polri dalam bidang ketenagakerjaan ini akan terwujud jika ditangani dengan baik," kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (22/1/2024).

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini melihat banyak sekali persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat.

Namun, masyarakat kerap mendapat kesulitan ketika menyampaikannya kepada pihak kepolisian.

"Kita harapkan desk ini bisa menampung segala persoalan yang dihadapi kelangsungan industri dan kaum buruh serta didapatkan solusinya. Diyakini kaum buruh akan selalu mendapatkan perlindungan baik dalam negeri maupun di luar negeri," kata Edi.

Mantan anggota Kompolnas ini menilai pembentukan desk ketenagakerjaan Polri merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap masyarakat dan kaum buruh yang membutuhkan perlindungan.

"Kami memuji pembentukan desk ketenagakerjaan ini demi perlindungan buruh yang lebih baik," ucap pemerhati kepolisian ini.

Diketahui Polri bersama Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan desk ketenagakerjaan sebagai inisiatif baru untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan pekerja.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan desk ini bertujuan untuk menjadi saluran efektif bagi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan, yang semakin kompleks akibat dinamika global.

Menurutnya, desk ketenagakerjaan menjadi jalur yang jelas untuk menangani konflik melalui tahapan yang sudah disiapkan, mulai dari pelaporan, gelar perkara, mediasi, hingga langkah hukum sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium).

Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kaum buruh dan tenaga kerja sekaligus menciptakan suasana hubungan industrial yang lebih harmonis.

“Desk ini tidak hanya menjadi wadah untuk penyelesaian sengketa tetapi juga akan menguatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden sebesar 8 persen,” ujar Jenderal Sigit di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Kapolri juga menegaskan bahwa dengan hubungan industrial yang lebih baik, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga berdaya saing di pasar internasional.