Senin, 25 Agustus 2025

Ada Aksi Demo di Gedung DPR, Polisi Imbau Masyarakat Cari Jalan Alternatif

Polisi mengerahkan 1.394 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia yang berlangsung sejak pagi hari ini

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Eko Sutriyanto
Screenshot/TMCPoldaMetroJaya
AKSI DEMO DPR - Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali mengimbau masyarakat agar menghindari jalan di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (3/1/2025). Hal itu karena ada aksi demo massa Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia yang berlangsung sejak pagi. (Screenshot/TMCPoldaMetroJaya) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengimbau masyarakat agar menghindari jalan di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (3/1/2025).

Hal itu karena adanya aksi penyampaian pendapat oleh massa Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia berlangsung sejak pagi.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali menuturkan saat ini sebagian masyarakat sudah berkumpul di depan gedung DPR/MPR.

“Kami sampaikan pada pukul 07.30 WIB, saat ini masyarakat sudah ada di depan gedung DPR/MPR,” katanya.

Aksi demo itu menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar DPR.

Masyarakat diminta mencari rute alternatif.

Baca juga: Trump Bakal Batalkan Visa Studi Mahasiswa Asing di AS yang Kedapatan Ikut Demo Pro-Palestina

“Kami imbau kepada masyarakat untuk mencari rute alternatif apabila menggunakan rute Semanggi menuju ke Slipi untuk menghindari kepadatan,” ujar dia.

Apabila ada perubahan atau rekayasa lalu lintas, Polisi akan menyampaikan keterangan lebih lanjut.

“Kami belum mengetahui kegiatan ini sampai pukul berapa, namun apabila ada perubahan akan kami sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi mengerahkan 1.394 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia.

Pengesahan regulasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu masih menimbulkan polemik.

Pasalnya mayoritas tenaga honorer baik jabatan guru, tenaga kesehatan hingga teknis menolak diangkat sebagai paruh waktu.

Lewat aksi demo mereka berharap Pemerintah bisa merevisi kebijakan terkait pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan