Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh dan KSPI Tak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan hari ini pihaknya tak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

"Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja menyatakan tidak ada aksi pada hari ini di mana pun, termasuk aksi di DPR maupun di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal, Senin (25/8/2025).

Ia menerangkan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi pada 28 Agustus mendatang.

"Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025 yang jatuh pada hari Kamis di depan gedung DPR," terangnya.

Lanjutnya ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025 juga serempak dilakukan di 38 provinsi. 

"Untuk aksi di DPR pada tanggal 28 Agustus dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur antara lain di Serang, Bandung, Semarang, Lampung dan kota lainnya," tandasnya.

Baca juga: Demo 25 Agustus di DPR RI Hari Ini: 3 Tuntutan Utama Mahasiswa, Massa Warga Sipil Padati Lokasi

Sebagai informasi, ramai di media sosial X sebelumnya warganet menyerukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI yang nilainya lebih dari Rp100 juta.

Demo itu rencananya digelar pada 25 Agustus 2025 dengan dasar adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga dorongan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut.

Diketahui, total pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 digadang-gadang akan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. 

Namun, bukan gaji pokok yang naik, melainkan berbagai tunjangan yang melonjak, mulai dari beras, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp50 juta per bulan.

Pengamat Ingatkan Alarm Demokrasi dan Dorong Dialog

Seruan aksi demonstrasi ke Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, beredar luas di media sosial X dan grup pesan WhatsApp.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok buruh, isu ini telah memicu diskusi publik yang intens.

Tuntutan yang paling banyak disuarakan adalah pembubaran DPR RI, serta pengusutan dugaan korupsi dan pemakzulan pejabat negara.

Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menilai bahwa gelombang seruan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

Menurutnya, demonstrasi mahasiswa bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan alarm bagi sistem demokrasi yang dinilai tidak lagi responsif terhadap aspirasi rakyat.