Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -DKI Jakarta dinilai masih jauh dari aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Serangkaian insiden baru-baru ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna jalan nonmotor.

Salah satunya adalah kecelakaan tragis yang menewaskan Lulu Junayah, pesepeda yang tertabrak sepeda motor di jalur sepeda Jalan MH Thamrin pada April 2025.

Peristiwa itu terjadi karena sebuah taksi berhenti mendadak dan membuka pintu di jalur sepeda.

Tak hanya itu, Mimi, seorang pesepeda lainnya, kehilangan sepeda miliknya yang dicuri di parkiran MRT Jakarta.

Sementara itu, seorang pesepeda tunarungu dilaporkan mengalami 12 kali kecelakaan meski telah mengenakan penanda khusus.

Baca juga: Prajurit IDF Tewas Kecelakaan Sepeda Motor Saat Liburan di Thailand, Kasus Lain IDF Tewas Saat Cuti

Menanggapi situasi tersebut, Legislator PSI di DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyebut bahwa Jakarta belum aman untuk pejalan kaki, pesepeda, dan khususnya penyandang disabilitas.

“Jakarta belum aman bagi pejalan kaki dan pesepeda apalagi bagi teman-teman disabilitas,” ujarnya usai audiensi dengan Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3/2025).

Francine menerima banyak keluhan dari berbagai komunitas seperti Road Safety Association, Bike to Work Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, hingga Pekerja Bersepeda. 

Mereka menyuarakan keprihatinan atas minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengguna jalan nonmotor.

“Pembangunan jalur sepeda tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan hukum. Banyak jalur malah digunakan pengendara motor atau parkir liar,” tegasnya.

Francine juga mendesak pengelola MRT Jakarta untuk memperketat sistem keamanan di area parkir guna mencegah pencurian sepeda.

“Akses transportasi publik harus ramah dan aman bagi semua. Jangan sampai moda ramah lingkungan seperti sepeda malah menjadi korban,” tambahnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses disabilitas di fasilitas publik seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Sebagai anggota Komisi B dan Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Francine menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kota yang adil dan aman bagi semua warga, bukan hanya pemilik kendaraan bermotor.