Polda Metro Jaya Tetapkan 13 Orang Jadi Tersangka Kericuhan Demo Hari Buruh di Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan 13 orang menjadi tersangka terkait kericuhan demo buruh di Gedung DPR pada 1 Mei 2025.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menuturkan bahwa terhadap para tersangka, penyidik telah melayangkan surat panggilan.

"Sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka 13 orang," ungkapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Adapun inisial para tersangka yakni S, MZ, DS, HW, MB, SJ, GS, MF, EF, dan MM.

Kemudian JA, TA, dan AH di mana tersangka merupakan laki-laki yang bertindak anarkis dalam momen perayaan Hari Buruh Internasional.

Berdasarkan keterangan dari penyidik, ke-13 pelaku tersebut masih mangkir dalam panggilan pertama sebagai kapasitas sebagai tersangka.

"Kami mengimbau kepada ke-13 pelaku agar segera memenuhi panggilan karena apabila tidak hadir nanti pada panggilan kedua maka penyidik akan melakukan penjemputan sesuai dengan hukum acara pidana," imbuhnya.

Reonald menuturkan bahwa polisi telah mengamankan total 14 orang saat terjadi kericuhan demo buruh di Gedung DPR.

Namun satu satu orang pelaku lagi saat ini masih dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan bagaimana status yang bersangkutan.

Polisi menerapkan Pasal 212 KUHP Ancaman 1 tahun 4 bulan dan atau 216 KUHP Ancaman 4 bulan 2 minggu dan atau 218 KUHP Ancaman 4 bulan 2 minggu terhadap 10 tersangka.

Sedangkan tiga tersangka lagi JA, TA dan AH dijerat Pasal 216 KUHP, ancaman 4 bulan 2 minggu dan 218 KUHP Ancaman 4 bulan 2 minggu.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan total pendemo yang giring ke Mapolda berjumlah 14 orang.

"Yang diamankan tidak hanya yang melakukan aksi saja tetapi masyarakat yang beraktivitas sekitar pun juga dilakukan tindakan pengamanan," tuturnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

"Hingga tadi malam itu 14 orang yang kami amankan," imbuh Ade Ary.

Menurutnya, pendemo yang terjaring pengamanan tersebut mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat.