Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Fraksi PKB Minta Gubernur Segera Naikkan Dana Operasional RT dan RW

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Uwais El Qoroni mengingatkan Gubernur Jakarta Pramono Anung soal kenaikan dana operasional RT dan RW.

Hal itu disampaikan Uwais, saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

“Kami ingatkan agar gubernur segera menaikkan dana operasional RT-RW harus segera direalisasikan,” kata Uwais, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Diketahui, tiga rancangan Peraturan Daerah tersebut, di antaranya Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Uwais menekankan agar implementasi anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pro wilayah miskin dan terpinggirkan. 

Dia meminta alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan air bersih agar tidak semata-mata didasarkan pada potensi ekonomi wilayah, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakatnya.

“Kami mengusulkan baseline distribusi anggaran minimal bagi wilayah dengan indeks kemiskinan tinggi, seperti kampung-kota, rusunawa, dan kawasan pesisir,” tegas Uwais.

Lebih lanjut, Uwais juga mengatakan, Fraksi PKB meminta Pemprov untuk memprioritaskan kelompok marginal agar dilibatkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan Dinas dan Suku Dinas. 

"Kelompok marginal seperti masyarakat miskin perkotaan, termasuk kalangan santri miskin, nelayan pesisir, dan kelompok miskin lainnya yang tersebar di permukiman kumuh, kampung nelayan, gubuk pinggir sungai dan warga Jakarta lainnya yang tinggal di wilayah kumuh dan miskin lainnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, hal itu bertujuan agar mereka mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang berkualitas secara nyata, sehingga berpeluang meningkatkan martabat hidupnya, meraih kesejahteraan, dan menjadi bagian dari solusi terhadap masalah pengangguran, kriminalitas dan konflik sosial.

Sebelumnya, bakal cagub Jakarta dari PDIP Pramono Anung menyatakan, perlu adanya peningkatan uang atau dana operasional atau honor untuk RT/RW di Jakarta.

Kata Pramono, peningkatan dana operasional itu penting, pasalnya RT/RW menurut dia merupakan ujung tombak dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.

Diketahui, saat ini dana operasional RT sebesar Rp2 juta dan RW Rp2,5 juta per bulan.

"Kalau lihat di lapangan apa pun namanya RT RW adalah ujung tombak, sekarang biaya operasional RT itu Rp 2 juta, RW 2,5 juta," kata Pramono saat ditemui awak media usai berjumpa dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, di Museum MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Pramono lantas membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang sudah disepakati oleh DPRD untuk tahun 2025 sebesar sekitar Rp86 triliun.

Kata dia, sejatinya dari APBD Rp86 triliun itu cukup untuk meningkatkan dana operasional RT/RW menjadi dua kali lipat setiap bulannya.

"Kalau kami diberikan kesempatan saya langsung saja ke Bang Doel bilang biayanya hanya sekitar 68 milliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan di dobelin aja kan tidak terlalu berat," kata dia.

Dengan adanya peningkatan dia kali lipat tersebut, maka nantinya uang operasional untuk RT menjadi Rp4 juta per bulan, dan RW menjadi Rp5 juta per bulan.

"Kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa di double kan jadi 4 juta, RW jadi 5 juta," kata dia.

"Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak RT kita itu sekitar 30.900 sekarang ini. 894 tepatnya, RWnya 2.700 sekian," tutup Pramono.