Demo Tak Akan Setop Jika DPR Tetap Tuli, Pengamat: Jangan Sepelekan Rakyat, Jangan Tunggu Ada Korban

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Trias Politika, Agung Baskoro, menilai demo yang ada sekarang ini tidak akan berhenti jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap tuli, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya.

Masyarakat sebelumnya menggelar aksi demo pada Kamis (28/8/2025) di gedung DPR hingga berujung ricuh, bahkan bentrokan yang terjadi itu tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Unjuk rasa ini bukan yang pertama. Pada 25 Agustus lalu, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil juga bentrok dengan aparat di lokasi serupa.

Massa menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), reformasi sistem perpajakan bagi buruh, pengesahan RUU ketenagakerjaan tanpa omnibus law, revisi terhadap RUU Pemilu, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Menurut Agung, demo semacam ini akan terus berlanjut karena sekarang ini ekonomi rakyat terus menurun, di tengah isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat tersebut.

"Aksi demo ini akan terus berlanjut kalau wakil-wakil rakyat itu tuli, tidak mendengarkan secara langsung, secara cepat untuk menindaklanjuti," ungkapnya, Jumat (29/8/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Rakyat ini kan lagi kena kontraksi ekonomi yang dalam, bahan-bahan sembako fluktuatif harganya, kok bisa-bisanya diam-diam dalam tanda petik, tunjangan itu diberikan dan sudah berlangsung hampir satu tahun," jelas Agung.

"Itu kan menyakiti betul hati masyarakat, sementara penghasilan mereka terus turun, sehingga mereka terus mengalami kontraksi ekonomi yang mendalam saya kira," tambahnya.

Agung pun mengatakan, jika ingin meredam amarah rakyat, maka DPR harus bersikap transparan atau terbuka terhadap nota anggaran mereka.

Hal tersebut juga berfungsi agar legitimasi politik anggota dewan sebagai perwakilan rakyat ini bisa kembali pulih. 

Jika tidak demikian, menurut Agung, maka demo yang ada akan terus berlanjut.

Baca juga: Pengamat Ikut Berduka Atas Tewasnya Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob: Sangat Biadab

"Sederhana ini kalau mau diredam, dibuka itu nota anggaran, dibatalkan, disesuaikan, supaya legitimasi politik anggota dewan wakil rakyat ini kembali pulih karena kalau ini dibiarkan tanpa ada gebrakan, terobosan yang spektakuler untuk mengatasi, ini akan terus berlanjut," ungkapnya.

Pengamat Ingatkan DPR Agar Tak Sepelekan Tuntutan Rakyat

Demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis dimulai sejak pagi yang diinisiasi oleh kelompok serikat buruh dan mereka sudah membubarkan diri pada siang harinya.

Namun, setelah itu massa lain yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar berseragam mulai berdatangan ke sekitar kompleks DPR, menyuarakan tuntutan pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan berlebih bagi para anggota dewan.

Suasana yang semula riuh kemudian berubah menjadi kacau, massa berlarian, sebagian berteriak karena sesak napas, sementara yang lain tetap bertahan sambil menyalakan flare dan memukul-mukul pagar besi.

Aparat pun melakukan dorongan maju dengan tameng, mahasiswa melawan dengan melemparkan petasan dan mengangkat barikade darurat dari papan kayu serta kursi jalanan. Suara sirene, ledakan gas air mata, dan teriakan bercampur jadi satu.

Oleh karena itu, Agung pun menilai, situasi sekarang ini sedang tidak kondusif, sehingga dia meminta agar DPR tidak menyepelekan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh rakyat.

Menurut Agung, DPR harus segera bersikap, jangan menunggu ada korban lagi seperti driver ojol, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas mobil Rantis Brimob saat demo.

"Situasi sekarang sedang nggak kondusif, jadi jangan main-main dengan aspirasi masyarakat. Sekecil apapun tuntutan mereka jangan disepelekan, jangan tunggu ada korban lagi," tegasnya.

Affan tewas saat hendak mengantar makanan pesanan pelanggannya dan menyeberang jalan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

Dari arah belakang melaju kencang armada Rantis Brimob Polda Metro Jaya yang menabraknya dari belakang dengan keras lalu melindasnya. Sejumlah warga, demonstran, dan driver ojol lalu mengejarnya hingga Tugu Tani.

Affan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tetapi nyawanya tidak tertolong.

Jenazah Affan dimakamkan di di TPU Karet Bivak bagian Blok AA1, Blad 1070, petak 0930.

Ada 7 pelaku anggota Brimob yang kini telah diamankan di Polda Metro Jaya, setelah insiden mobil barakuda menabrak dan melindas Affan hingga tewas.

Ketujuh anggota Brimob itu diketahui berpangkat Kompol hingga Bharaka dan kini mereka masih menjalani pemeriksaan di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Mereka adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D.

Tujuh orang itu dipastikan berada di dalam barakuda yang melindas Affan, tetapi belum diketahui pasti peran masing-masing pelaku karena polisi kini masih mendalaminya, termasuk mencari tahu siapa sopir yang mengendarai barakuda tersebut.

DPR Tak Temui Massa Demo

Saat demo terjadi, DPR sama sekali tidak menemui massa aksi di depan Gedung DPR RI, dengan alasan karena tidak terorganisirnya massa aksi dalam menyampaikan aspirasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Aksi demo 25 Agustus yang berlangsung di depan Gedung DPR itu berakhir ricuh. Massa melempar botol air mineral, membakar kardus dan sampah, serta mencoba memanjat barikade polisi.  

Polisi pun menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa, hingga beberapa demonstran tumbang dan mendapat pertolongan dari ambulans.

Dampak dari insiden itu, motor terbakar di lokasi aksi, jurnalis ANTARA menjadi korban pemukulan oleh oknum aparat saat meliput, dan KRL Tanah Abang terganggu, hanya beroperasi sampai Stasiun Kebayoran.

Cucun juga mengatakan, tidak ada perwakilan dari massa aksi juga untuk melakukan dialog dengan DPR.

"Kemarin itu kan kita nanya juga ke pihak pengendali dari pihak keamanan dan ketertiban. 'Ini siapa yang mau berbicara, misalkan perwakilan segala macam?' kami kemarin menerima jawaban bahwa di awal-awal itu kan tidak ada perwakilan yang meng-organize (aksi) ini kan," kata Cucun kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Padahal, kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi.

"Secara automatically kalau BAM kan standby di sini, untuk mereka meng-accept semua yang menjadi aspirasi dari publik," kata Cucun.

Sehingga, kata Cucun, tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi itu karena tidak adanya pihak yang mengorganisir massa.

"Ya kan seharusnya seperti itu, jadi yang mau jadi perwakilan siapa, di sini kan sudah ada Badan Aspirasi Masyarakat/BAM. nanti BAM yang akan menerima," ucap Cucuan.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rizki)