Ketika Kritikan Artis Leony Vitria Soal Anggaran Pemkot Tangsel Menarik Perhatian Pakar Keuangan

Ringkasan Berita:

• Leony Vitria, mantan artis cilik, mengkritik alokasi anggaran Pemkot Tangsel yang dianggap janggal.
• Pemkot Tangsel merespons kritk ini dan sebut besaran anggaran ada pada tahun 2024 dan sudah tercatat di APBD terbaru yang sudah diaudit atau review oleh BPK.
• Polemik tersebut menyulut perhatian Pakar Keuangan dan Perhitungan Kerugian Negara, Eko Sembodo.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Leony Vitria mengkritik sejumlah kebijakan hingga anggaran Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) yang dinilai tidak sebanding dengan alokasi dana untuk perbaikan fasilitas publik hingga kesejahteraan masyarakat.

Leony menyoroti beberapa anggaran yang dianggap janggal, seperti tingginya biaya konsumsi rapat dibandingkan anggaran perbaikan jalan dan anggaran besar untuk alat kantor hingga suvenir.

Baca juga: Viral di Medsos, Leony Vitria Anggap yang Dilakukannya Biasa Saja

Pemkot Tangsel pun merespons bahwa besaran anggaran ada pada tahun 2024 dan sudah tercatat di APBD terbaru yang sudah diaudit atau review oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Polemik tersebut menyulut perhatian Pakar Keuangan dan Perhitungan Kerugian Negara, Eko Sembodo.

Eko Sembodo kerap menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus korupsi di Indonesia. 

Ia dikenal luas karena pandangannya yang tegas mengenai otoritas penghitungan kerugian negara.

Eko Sembodo mengatakan setiap tahun BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan, yaitu terhadap seluruh kegiatan yang dananya telah di sahkan dalam APBD. 

Sehingga menurutnya, jika ada kenaikan atau kejanggalan anggaran BPK pasti mengetahuinya.

Eko menyebut bahwa anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah sejatinya sudah di bahas dengan DPRD dan disahkan menjadi APBD. 

Baca juga: Leony Bedah Anggaran Pemkot Tangerang Selatan, Benyamin Davnie Hargai Partisipasi Aktif Masyarakat 

“Apabila ada kenaikan anggaran untuk satu kegiatan tiap tahunnya tentunya akan di bicarakan lagi dengan DPRD untuk disahkan," kata Eko dalam keterangan, Selasa (14/10/2025).

Menurut Eko, jika anggaran yang telah diaudit atau periksa oleh BPK, nantinya akan di buat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan laporannya diserahkan ke DPRD dan ke Kepala Daerah. 

Sehingga, dia mengatakan meskipun ada anggaran yang besar, belum tentu ada kerugian negara. 

Karena, seluruh anggaran telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD.

"Apabila ada anggaran yang besar, belum tentu ada kerugian negara. Seperti telah di jelaskan diatas, pada saat menyusun anggaran itu telah di lakukan bersama antara eksekutif (pemerintah) dengan Legislatip (DPRD)," terang dia.

"Untuk penyusunan anggaran itu sudah dianggarkan bersama antara pemerintah dan DPRD. Jadi permasalahannya dimana?," tanya Eko. 

Mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di BPK RI ini, pun menjelaskan jika ada perubahan besarnya dana yang dibutuhkan, maka harus dibicarakan lagi dengan DPRD dan nantinya akan di keluarkan saat pengesahan Anggaran Perubahan. 

Menurutnya, apabila masyarakat ingin mengkritik mengenai kejanggalan atau besarnya anggaran, maka bisa disampaikan melalui DPRD. 

Selain itu dalam membaca suatu perhitungan anggaran harus komprehensif dan jangan setengah-setengah.

"Karena dalam menyusun APBD itu selalu dibuat bersama antara pemerintah dengan DPRD. Lebih baik lihat pada hasil atas kegiatan itu, bermanfaatkah. Dan melihat atau membaca suatu rincian APBD harus komprehensif jangan dilihat besaran nilai semata tapi asas kemanfaatannya," jelasnya.

Awal Kritikan Leony, Sebut Ada Kejanggalan

Suara Leony soal APBD Tangsel hebohkan dunia maya. Begin awal kritikannya. 

Pada 17 September 2025, Leony mengunggah kritik melalui akun Instagram pribadinya, @leonyvh.

Ia membagikan cuplikan Laporan Keuangan Pemkot Tangsel 2024 yang terdiri dari 520 halaman.

Leony menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap janggal.

Leony membongkar anggaran Pemkot Tangsel pada 2024 yang menembus Rp 5 triliun. 

Bahkan, pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pemkot Tangsel menyumbang Rp 733 miliar.

"Sekarang kita lihat pengeluarannya Tangsel buat program-program mereka ya dengan total dalam 127 program," katanya sambil memperlihatkan realisasi kinerja APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan program pemerintah daerah Tangsel.

"Program nomor satu (program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota) yang paling menyedot anggaran sampai Rp 2 triliun (nanti kita melihat ya Rp 2 triliun itu buat apa saja)," jelasnya lagi.

Leony terkejut saat melihat anggaran program Pemkot Tangsel yang berada pada nomor 106 (program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat) dan nomor 108 (program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD) yang memiliki nilai hampir sama.

"Nomor 106 (Rp 46 miliar) dan 108 (Rp 54 miliar) alokasi dananya hampir sama nilainya," timpalnya.

Selain itu, Leony juga mempertanyakan pada rincian anggaran Pemkot Tangsel yang menaruh untuk program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik pada nomor 124 dengan nilai Rp 51 miliar.

Tak berhenti di situ saja, Leony merasa syok ketika melihat jumlah anggaran yang dipakai Pemkot Tangsel untuk membayar gaji dan pegawai dalam jumlah tidak biasa yang dibuat pada tabel badan pegawai-LO tahun anggaran 2023 dan 2024.

"Rp 1,2 triliun buat bayar gaji dan tunjangan pegawai nih. Oh, BLUD itu badan layanan umum daerah (Kenapa pemerintah hobi benar bikin singkatan-singkatan sih?)," tambahnya.

Leony lalu melihat anggaran perjalanan dinas Pemkot Tangsel, peralatan tulis, hingga kebutuhan rapat yang nilainya sangat fantastis.

"Rp 1,8 triliun buat barang dan jasa termasuk bayarin perjalanan dinas Rp 117 miliar dalam satu tahun. Beli alat tulis kantor Rp 38 miliar? Kertas dan cover Rp 6 miliar? Mohon maaf itu beli ATK atau pabriknya?" tegasnya dengan nada emosi.

"Sovenir Rp 20 miliar, makanan dan minuman rapat Rp 60 miliar. Sampai penambah daya tahan tubuh dan pakaian pun kita yang belanjakan mereka. Rp 750 miliar buat beban jasa kantor menurut hasil searching ini buat menjalankan operasional kantor," tuturnya dengan heran.

Ia merasa heran anggaran Pemkot Tangsel untuk kebutuhan jalan nilainya jauh lebih rendah.

"Uang pajak dari rakyat untuk rakyat berarti ini ya yang beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp 731 juta saja ceunah," paparnya.

"Kita enggak boleh suuzon, di Tangsel mungkin enggak banyak jalanan rusak jadi segitu saja sudah cukup buat membiayai selama setahun," ungkapnya.

Leony merasa bingung dengan anggaran yang diterapkan Pemkot Tangsel tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

"Buat bansos cuma Rp 136 juta. Kalau dihitung Rp 136.421.607 dibagi 43.330 maka itu berarti 3.148. Maka berarti, per orang itu cuma dapat satu bungkus mi instan dalam setahun," lanjutnya.

Ia membuka mengenai realisasi anggaran di bidang pendidikan Pemkot Tangsel senilai Rp 756 miliar. Mirisnya, gaji honorer di Tangsel hanya mendapatkan Rp 500 ribu.

"Gue pengin lebih mengulik bajet pendidikan apalagi nilainya besar. Rp 756 miliar realisasi anggaran untuk bidang pendidikan, Rp 479 miliar untuk belanja pegawai tetapi gaji guru honorer masih Rp 500 ribu?" bebernya.

Terakhir, Leony mengungkap soal penyusunan dokumen perencanaan peringkat daerah.

"Sekali meeting bajetnya Rp 494 juta," tutupnya.