DPRD DKI Soroti Maraknya Begal di Jakbar, Minta Penanganan Tak Hanya Andalkan Polisi

Ringkasan Berita:

• Maraknya aksi begal di Jakarta Barat membuat warga menjuluki wilayah itu “Gotham City”. 
• Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth menilai keamanan tak bisa dibebankan pada polisi saja, perlu kolaborasi pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat. 
• Ia dorong patroli rutin, pemetaan titik rawan, serta pemasangan CCTV untuk menekan kriminalitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maraknya aksi begal dan kriminalitas jalanan di wilayah Jakarta Barat menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. 

Tingginya angka kejahatan bahkan membuat kawasan tersebut ramai dijuluki “Gotham City” di media sosial karena dianggap identik dengan tingginya tingkat kriminalitas.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai persoalan keamanan di Jakarta Barat tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat harus bersama-sama membangun sistem keamanan terpadu untuk menekan angka kriminalitas jalanan.

"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga," kata Kent dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

"Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," tambahnya.

Baca juga: Satgas Pemburu Begal Tangkap 173 Tersangka Pencurian Sejak Mei 2026, 8 Pucuk Senjata Api Disita

Sebagai langkah awal, Kent menginisiasi kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang mempertemukan unsur pemerintah kota, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait guna membahas solusi atas maraknya aksi kejahatan jalanan.

Kent mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dalam menyikapi keresahan masyarakat.

"Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di titik-titik rawan kriminalitas, terutama ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan. 

Menurutnya, mayoritas aksi begal terjadi di jalan umum yang tidak memiliki sistem keamanan memadai.

"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ujarnya.

Selain patroli rutin, Kent juga mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan CCTV di lokasi strategis dan rawan tindak kriminal. Ia menyebut pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun BUMD melalui pemanfaatan dana CSR.

“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” ujarnya.