Pemprov DKI Kaji Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Pengamat: Harus Kompetitif dengan KRL

"Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp10.000-Rp15.000 itu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara," ujarnya.

Ia memperkirakan terdapat sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soetta. Sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, untuk bekerja setiap hari.

"Yang kerja di Bandara Soetta itu kurang lebih 50 ribu orang. Bukan pegawai Angkasa Pura saja, tetapi pegawai restoran, toko-toko dan layanan lainnya. Kalau 40 ribu saja mereka menggunakan motor, makanya di sana macet sekali. Ada ribuan orang parkir motor di kawasan bandara," kata Deddy.

Menurut dia, adanya layanan Transjabodetabek ke Bandara Soetta sejatinya dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan, konsumsi bahan bakar, serta risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini cukup tinggi di kawasan tersebut.

"Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara," tuturnya.

Pramono Soal Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan klarifikasi terkait rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan bahwa tidak semua rute akan mengalami kenaikan tarif seperti isu yang beredar sebelumnya.

Menurut Pramono, pemberitaan yang menyebut tarif bisa naik hingga Rp10.000–Rp15.000 tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebut penyesuaian hanya akan diberlakukan pada rute-rute tertentu dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

“Tidak semua rute akan naik seperti itu. Hanya satu atau dua koridor yang mungkin disesuaikan,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).

Pramono menjelaskan sebagian besar koridor Transjabodetabek tetap akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kebijakan tarif, kata dia, tidak akan diberlakukan secara seragam di semua rute.

Ia menegaskan skema tarif Transjabodetabek juga akan tetap diselaraskan dengan layanan TransJakarta, dengan keputusan akhir yang akan diumumkan kemudian.

 Penyesuaian tarif disebut diperlukan pada rute dengan jarak jauh dan biaya operasional tinggi, seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa rute menuju Bogor. Faktor tambahan seperti biaya parkir dan operasional turut menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan kebijakan subsidi transportasi tetap berjalan. Saat ini terdapat 15 kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan gratis, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah.

Pramono menyebut kebijakan ini sebagai bentuk subsidi silang agar lebih adil, di mana masyarakat tidak mampu tetap ditanggung pemerintah.

 Pramono juga menanggapi peran daerah penyangga Jakarta. Ia menegaskan Pemprov DKI tidak meminta ikut menanggung subsidi operasional, namun mendorong dukungan dalam bentuk perbaikan fasilitas halte di wilayah masing-masing.

Menurutnya, peningkatan fasilitas akan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar yang menggunakan layanan tersebut.