Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Pakar: UUD NRI Tahun 1945 Tidak Mengenal Istilah Oposisi

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS MPR RI Mardani Ali Sera ketika ditanyai keputusan partainya menjadi oposisi atau tidak.

Pakar: UUD NRI Tahun 1945 Tidak Mengenal Istilah Oposisi
MPR RI
Mardani Ali Sera(kanan), saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar. Acara tersebut berlangsung di press room, wartawan parlemen pada Senin (1/7/2019). 

Dihadapan puluhan wartawan parlemen, Anggota Fraksi PKS MPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan, keputusan partainya untuk menjadi oposisi atau tidak, merupakan kewenangan Majelis Syuro.

Karena itu, Mardani tidak berani mendahului, sikap partai apakah akan mendukung atau menjadi kekuatan peyeimbang bagi Pemerintah.

Yang pasti, berdasarkan masukan para kader, pendukung dan masyarakat, sebagian besar mengharap, kami bisa istikhomah menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan.

Melaksanakan fungsi check and balance, sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif.

“Oposisi itu pilihan sikap yang mulia. Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas, maka bisa efektif. Lihatlah kisah cicak versus buaya, siapa menyangka cicak akan menang. Tapi karena rakyat mendukung, maka hasilnya bisa lain," kata Mardani menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Mardani Ali Sera, saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar. Acara tersebut berlangsung di press room, wartawan parlemen pada Senin (1/7/2019).

Selain Mardani dialog yang mengetengahkan tema 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi, juga menghadirkan narasumber Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda.

Menurut Mardani, dalam berpolitik para elit perlu menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa etika dan rasionalitas, demokrasi akan terhenti di tengah jalan.

Karena itu, Mardani tetap berharap pasca pemilu, Prabowo bisa bertemu dengan Joko Widodo, sekaligus menyatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.

“Kalau semua Partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi. Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi, dan itu akan melahirkan neo orde baru”, kata Mardani menambahkan.

Pendapat serupa disampaikan pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda. Menurutnya, dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved