Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia menjadi bahan kajian yang menarik.
Embargo pasokan gas dari Rusia diasumsikan akan menaikkan harga gas global sebesar 50 % . Sementara harga gas yang lebih tinggi akan menaikkan harga pupuk hingga 25 % . Sedangkan meningkatnya permintaan pasokan energi diperkirakan akan meluas ke pasar minyak, dengan asumsi harga minyak dunia akan naik 10 % .
Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara OECD terkontraksi hingga lebih dari minus 1,25 % , pada 2023 sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi sekitar 0,4 % pada tahun depan. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah menurun karena pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari dua tahun.
Gangguan lainnya terlihat dari pasokan Rusia dan Ukraina ke pasar dunia untuk sejumlah komoditas non bahan bakar fosil. Dalam produk logam, Rusia menyumbang seperempat dari ekspor paladium global pada tahun 2020. Rusia dan Ukraina menyumbang seperempat dari ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan, dan setengah dari ekspor besi kasar dunia.
"Gangguan juga akan dialami di sektor pangan. Ada risiko timbulnya krisis pangan dunia. Banyak negara yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok yang tinggi pada Rusia dan Ukraina, yakni gandum. Negara-negara seperti Armenia memiliki ketergantungan impor gandung hingga 99 % dari Rusia-Ukraina," jelas Fadel lebih lanjut.
Bahkan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika pun banyak yang memiliki ketergantungan impor gandung yang tinggi pada kedua negara itu. Sudan mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina mencapai lebih dari 93 % dari total impor komoditas tersebut, Lebanon 92,6 % , Mesir 86 % , Libya 65 % , Tunisia 61,7 % , Oman 58,3 % , Namibia 52,2 % , dan Yaman 51 % . Jika impor gandum dari Rusia-Ukraina dihentikan, maka mereka akan mengalami kesulitan pangan. Padahal negara-negara tersebut masih berhadapan dengan dampak pandemi Covid-19.
Tentu saja perang juga mempengaruhi ekonomi kedua negara yang sedang berperang. Ekonomi Ukraina diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan hingga minus 45 % . Demikian juga dengan Rusia. Pada April lalu pengamat AS memperkirakan ekonomi Rusia akan terkontraksi hingga minus 15 % . Melihat masalah tersebut upaya perdamaian Rusia-Ukraina, selain penting buat kedua negara dari sisi ekonomi, juga penting bagi ekonomi dunia.
Peran Jokowi
Ketika diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 26-28 Juni 2022 di Jerman akan melanjutkan kunjungan ke Ukraina dan Rusia dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, banyak yang melihatnya dengan nada minor.
Ada pengamat di Indonesia yang menyebutkan, Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Rusia dan Ukraina agar mereka berdamai. Negara pemrakarsa perdamaian, misalnya AS, umumnya memiliki kekuatan ekonomi atau senjata untuk mengancam kedua belah pihak yang bertikai seperti sanksi ekonomi.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani, seperti dikutip Tempo.co, menyebutkan bahwa Indonesia tidak punya uang dan tak punya senjata untuk memaksa kedua negara berhenti berperang. Namun, menurutnya, ada satu peluang yang bisa diambil, yakni memberikan alasan pada Rusia agar negara itu mau berhenti berperang. Rusia, pada dasarnya ingin juga berhenti perang namun malu jika harus berhenti tanpa alasan yang memadai. Rusia butuh exit strategy yang elegan, dan Indonesia yang bisa berperan sebagai sahabat Rusia akan mampu memberikan exit strategy tanpa Rusia kehilangan muka.
"Bagi Indonesia sendiri, jika perdamaian kedua negara tidak tercapai sebelum November 2022 ketika Indonesia menjadi tuan rumah (presidensi) KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali, maka akan terjadi kerumitan. G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Anggotanya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa," kata Fadel.
Sebagai salah satu anggota G20, Rusia tetap diundang Indonesia. Keputusan itu sempat mendapat reaksi dari negara-nagara Barat yang memberikan sanksi pada Rusia. Bahkan ada sejumlah negara yang mengancam akan memboikot KTT G20 di Bali jika Rusia diundang, termasuk AS. Lobi Indonesia terhadap negara-negara yang akan memboikot diragukan akan membawa hasil oleh sejumlah pihak di Indonesia.
"Saya sendiri melihat, upaya Jokowi yang terus berjuang melakukan lobi ke negara-negara Barat dan niatnya mengunjungi Ukraina kemudian ke Rusia pada pekan ini, merupakan langkah yang berani. Ukraina masih berperang dan keamanan kunjungan Presiden Jokowi membutuhkan perhitungan keamanan yang rinci. Saya mendukung upaya Jokowi mendamaikan Rusia-Ukraina. Apalagi hubungan Indonesia terhadap Ukraina maupun Rusia terus membaik dari waktu ke waktu. Hubungan Indonesia dengan kedua negara itu tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga budaya," jelas Fadel.
Banyak pemuda Ukraina yang belajar bahasa Indonesia dan mempelajari perjuangan dan budaya Indonesia. Mereka mengagumi perjuangan Indonesia dari mulai Sumpah Pemuda hingga perjuangan kemerdekaan. Begitupun di Rusia, banyak pemuda-pemuda Rusia yang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak.
Fadel juga melihat bahwa ada momentum terbaik Indonesia berperan di kancah dunia dalam menciptakan perdamaian dunia ada pada saat ini. Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 cukup strategis mewakili kepentingan kekuatan dunia karena negara-negara anggota G20 meliputi 60 % populasi bumi, 75 % perdagangan global, dan 80 % PDB dunia.
"Indonesia ada di posisi netral dan kedekatan dengan kedua negara yang sedang bertikai memiliki nilai lebih. Karena itu momentum ini harus diambil. Kita berdoa semoga perjuangan Presiden mendamaikan Rusia-Ukraina bisa berhasil," tutup Fadel. ###

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wakil-ketua-mpr-ri-fadel-muhammad-jokowi-ukraina-dan-rusia.jpg)