Mendiknas Survei Sekolah Tingkat Kelulusan Rendah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh akan melakukan intervensi kebijakan terkait pembenahan beberapa sekolah yang dinilai masih berpotensi kesulitan meluluskan seluruh siswanya dalam Ujian Nasional (UN).

Hal itu ditempuh untuk menanggapi banyaknya fenomena yang terjadi pascapengumuman UN 2010.Apalagi, tahun ajaran 2009/2010 ini,  jumlah siswa yang mengulang karena tidak lulus UN terbilang meningkat dibanding tahun lalu.

Data Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan, angka ketidaklulusan siswa tahun ini tercatat, sebanyak 154.079 siswa atau 10,39% dari total 1.522.162 siswa seluru wilayah Indonesia dinyatakan tidak lulus UN.

Sebelumnya, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, penyebab makin banyaknya siswa yang tidak lulus tersebut adalah karena tahun ini pelaksanaan UN sudah sangat diperketat.

"Menurut analisis yang kami lakukan dengan berbagai macam variabel, turunnya angka kelulusan tahun ini satu di antaranya akibat pengawasan yang lebih diperketat," ujarnya.

Selain faktor tersebut, peranan lembaga sekolah yang menjadi ujung tombak dan bersentuhan langsung dengan murid dipandang tak kalah pentingnya dengan pembenahan sistem penyelenggaraan ujian yang kali ini dipandang sukses menyelenggarakan UN yang jujur.

Pembenahan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta pemenuhan kebutuhan lain terkait peningkatan kualitas sekolah, menjadi catatan khusus Mendiknas.

"Dari analisis ini, kita akan lakukan intervensi kebijakan. Berawal dari jumlah kabupaten atau kota mana yang nilai rata-rata kelulusannya paling rendah. Lalu mata pelajarannya apa, nama sekolahnya apa, sekolahnya sudah lama atau masih baru, jumlah gurunya, fasilitas fisik, dan lainnya. Itu nantinya akan dipakai untuk menentukan intervensi apa yang dibutuhkan," ujar Nuh disela-sela konferensi pers di Kantornya, Selasa lalu.

Nuh mengaku, saat ini pihaknya sudah mengantongi sejumlah sekolah yang dinilai masih jauh dari target harapan Kementerian Pendidikan Nasional tentang lembaga penyelenggara pendidikan di tanah air.

"Seluruh kemungkinan sekarang sedang kita break down. Kita juga harus survei ke lapangan. Di atas kertas, saya kira sudah cukup. Tinggal survei ke lapangan untuk melihat peta sebenarnya. Nantinya biar kita lihat, hingga tahu, oh sekolah ini penyakitnya apa," papar mantan rektor ITS tersebut.

Apakah intervensi tersebut nantinya sampai bisa menutup sekolah yang dinilai kurang berkompeten?Nuh dengan tegas menolak hal itu. Nuh berkilah, jika tak bisa membantu, sudah sewajarnya Diknas tidak membuat persoalan baru dengan menutup sekolah.

"Kalau nggak bisa bantu, jangan ngerepotin. Saya kira penyelesaian masalahnya bukan seperti itu. Pendekatan secara khusus itu nantinya kita tidak menutup, tapi justru akan kita perkuat. Bagaimanapun sekolah itu sudah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya kemampuannya saja yang mungkin terbatas," tandas Nuh.