Tim Pencari Fakta Demonstrasi Agustus akan Selidiki Dugaan Kekerasan TNI dan Polri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim independen pencari fakta peristiwa demonstrasi akhir Agustus yang terdiri dari enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) tidak hanya mengumpulkan informasi terkait korban.

Namun juga institusi-institusi yang bersinggungan selama masa demonstrasi berlangsung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam jumpa pers, Jumat (12/9/2025).

Pernyataan tersebut sebagai jawaban Anis kepada awak media yang bertanya apakah tim independen LNHAM juga akan menelusuri keterlibatan dugaan kekerasan aparat TNI dan Polri selama masa demonstrasi.

“Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan keterlibatan institusi tertentu kemudian kekerasan gitu ya. Pada prinsipnya tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Artinya seluruh hal yang terjadi, tegas Anis, baik terkait kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, hingga korban terdampak dan meninggal akan diinvestigasi oleh tim LNHAM.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Yusril Hormati Langkah 6 LNHAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo Ricuh

Untuk kemudian dianalisis dan menjadi satu laporan yang komprehensif sebelum diserahkan kepada pihak DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya, karena kami juga memiliki tanggung jawab moral sehingga tentu akan kami laporkan perkembangannya kepada publik,” pungkas Anis.

Sebagai informasi, enam LNHAM telah mengumumkan membuat tim independen untuk mencari fakta atas peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan selama akhir Agustus hingga awal September.

Enam lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman.