Kabareskrim: Banyak Kelemahan dalam SOP Penanganan Tahanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengaku banyak kelemahan dalam Standar Operational Prosedural (SOP) penanganan tahanan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (LP). Namun Ito enggan mengungkap kelemahan-kelamahan yang dimaksud.

"Banyak, nanti kita tunggu saja," tuturnya di Mabes Polri Jakarta, Selasa (16/11/2010).

Menurut Ito, dalam pertemuan di antara empat lembaga penegak hukum yaitu Polri, Menkum HAM Patrialis Akbar, Satgas pemberantasan mafia hukum dan Plt Jaksa Agung Darmono, disepakati bahwa ada dua macam permasalahan dalam SOP penanganan tahanan. Yang pertama adalah permasalahan dalam SOP penanganan tahanan di rumah tahanan dan yang
kedua di lembaga pemasyarakatan.

Ito menjelaskan Rutan adalah tempat yang disediakan untuk menempatkan orang yang dalam proses pemeriksaan hingga proses pengadilan. Sedangkan LP adalah tempat tahanan bagi narapidana yang telah melalui proses persidangan hingga diputus bersalah.

"Status tahanan di mako Brimob itu Rutan bukan LP. Sama juga yang berada di beberapa kantor kepolisian dan kejaksaan. Sehingga dengan dasar inilah nanti akan diatur kembali SOP-nya, tentang statusnya, pada siapa bertanggung jawab. Kalau namanya cabang rutan sesuai dengan UU yang berlaku di kita, harus ditunjuk kepala rutannya oleh Menkum HAM dengan secara birokratif pegawai," jelasnya.

"Jadi ini yang harus dibenahi, selama ini memang ada beberapa kelemahan. Jadi dari hasil pertemuan tadi disepakati nanti dalam waktu dekat kita akan perbaiki SOP, kemudian kita perbaiki semua SOP, kemudian kita kembalikan status rutan dan kemudian juga bagaimana orang ditempatkan di sana atas dasar siapa," paparnya lagi.