Pengadilan Tipikor di Daerah Terancam Dihapuskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengatakan akan berpikir ulang untuk menghapus pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. Hal itu menyusul banyaknya koruptor yang justru divonis bebas.

"Waktu kita bicara dengan KPK sempat diperbincangkan apakah tidak lebih baik, tidak lebih bermanfaat kalau pengadilan Tipikor hanya di Jakarta. KPK sedang menimbang itu, kami juga sedang menimbang itu," ujar Denny saat ditemui usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu(5/11/2011).

Menurut Denny, pertimbangan penghapusan Pengadilan Tipikor di provinsi harus berdasarkan kajian atas efektivitas pemberantasan korupsi di daerah.

"Nanti kita lihat mana yang akan bermanfaat bagi pemberantasan korupsi. Kalau (pembubaran) itu dilakukan memang berarti mesti ada revisi, karena revisi UU Tipikor yang sekarang membuka pengadilan Tipikor di provinsi," pungkasnya. (*)