Alokasi Utang Alutsista Indonesia 34,8 Miliar Dolar AS Disorot, Pengamat Minta Fokus Tiga Prioritas

Ringkasan Berita:

• Alokasi utang alutsista Indonesia 2025–2029 mencapai 34,8 miliar Dolar AS, naik tipis dari periode sebelumnya.
• Pengamat menyoroti tiga prioritas: ILS, kapal selam, dan fregat untuk efektivitas belanja pertahanan.
• Perencanaan berlapis dinilai krusial agar anggaran tetap adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat pertahanan menilai alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pengadaan alutsista Indonesia sebesar 34,8 miliar dolar AS pada periode 2025–2029 perlu difokuskan pada tiga prioritas utama di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

Nilai tersebut setara sekitar Rp622 triliun dengan asumsi kurs Rp17.881 per dolar AS (Per 29 Mei 2026). Angka ini juga tercatat meningkat tipis dibanding periode 2020–2024 yang sebesar 34,7 miliar dolar AS.

Pengamat pertahanan Alman Helvas Ali menilai besarnya anggaran tidak otomatis menjamin efektivitas jika tidak disertai penentuan prioritas yang ketat dan berbasis kebutuhan operasional.

Hal itu ia sampaikan dalam talk show bertema Pengadaan Peralatan Pertahanan Berbasis Value for Money di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2026).

1. Penyelesaian Masalah ILS Pengadaan Sebelumnya

Prioritas pertama adalah penyelesaian pekerjaan rumah dari pengadaan alutsista periode 2020–2024, khususnya terkait Integrated Logistic Support (ILS).

ILS mencakup suku cadang, perawatan, hingga dukungan operasional agar alutsista yang sudah dibeli dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Alman menekankan bahwa pada sejumlah pengadaan sebelumnya, aspek ILS kerap tidak disiapkan secara penuh sejak awal kontrak.

Ia mencontohkan kebutuhan ILS pada platform strategis seperti Rafale, Airbus A400M, hingga fregat Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA).

“Misalnya ILS-nya Rafale, ILS-nya Airbus A400M, juga ILS-nya Fregat PPA. Karena ketika dibelikan tanpa ILS, kebanyakan tanpa ILS. ILS itu artinya suku cadang, perawatan, dan lain-lain,” ujar Alman.

2. Penguatan Kapal Selam sebagai Jembatan Kesiapan

Prioritas kedua adalah penguatan kemampuan TNI Angkatan Laut, khususnya kapal selam.

Meski Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan kapal selam Scorpene dari Prancis, platform tersebut baru diperkirakan siap beroperasi pada 2031–2032.

Kondisi ini menciptakan gap kemampuan dalam jangka menengah yang dinilai perlu diisi dengan pengadaan kapal selam tambahan yang lebih cepat tersedia.

“Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2 sampai 3 tahun,” kata Alman.

Baca juga: Anggaran Alutsista 2027 Naik Tajam, Purbaya Pastikan Subsidi BBM dan MBG Aman