Amir Syamsuddin: Tidak Mudah Menutup Pengadilan Tipikor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menkumham, Amir Syamsuddin mengatakan bahwa Pengadilan Tipikor di daerah sudah berubah warna dari Pengadilan Tipikor di Pusat. Perubahan warna inilah, ungkap Amir yang telah menyakiti perasaan masyarakat akibat putusan-putusannya.

"Kami melihat sudah ada perubahan warna antara Pengadilan Tipikor Pusat saat tersebar ke daerah. Walaupun harus menghormati putusan hakim pengadilan, tetapi perubahan warna tersebutlah yang kami rasa telah menyakiti perasaan masyarakat," ujar Amir saat ditemui wartawan, di Kemenkumham, Jakarta, Minggu (6/11/2011).

Kendati demikian, Amir juga sadar bahwa upaya penutupan pengadilan Tipikor di daerah tidak begitu mudah, karena penyebaran Tipikor juga berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, kata Amir, Instansinya akan mengkaji ulang UU tersebut serta akan merevisinya ke arah yang lebih baik.

"Pengadilan Tipikor ke daerah juga karena legitimasi UU, oleh karena itu harus kami akan revisi UU dahulu. Kami berharap ada dukungan nanti dari DPR," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga meminta agar seluruh Pengadilan Tipikor di daerah yang dibentuk baru-baru ini dibubarkan.

Menurut Mahfud, hal itu dikarenakan, selain mengacaukan sistem hukum yang sudah ada, kinerja Pengadilan Tipikor di daerah lebih buruk daripada Pengadilan Umum.

Diantara parameternya, ungkap Mahfud, maraknya vonis bebas yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor daerah.

"Sekarang ini kita kan kecewa, Pengadilan Tipikor di tingkat daerah kecenderungannya membebaskan para koruptor dan justru lebih jelek dari pengadilan umum. Oleh sebab itu, menurut saya, sesudah melihat perjalanan ini justru semakin mengacaukan sistem hukum," ujar Mahfud di ruang kerjanya, Jumat (4/11/2011).