Bentrok di Bima
IPW: Keberpihakan Pemerintah kepada Pengusaha Harus Disudahi
Keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membabibuta terhadap pengusaha besar, baik asing maupun lokal, harus disudahi.
Penulis:
Yulis Sulistyawan
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membabi buta terhadap pengusaha besar, baik asing maupun lokal, harus disudahi. Jika tidak, polisi akan terus diperalat secara membabi buta untuk membantai rakyat.
Demikian pandangan Indonesia Police Watch (IPW) atas bentrokan warga dan polisi di Bima Nusa Tenggara Barat yang berujung tewasnya dua warga akibat menuntut penutupan dua perusahaan tambang.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/12/2011) menilai, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi.
"Bukan semuanya akibat tindakan polisi, tapi sumber pemicunya juga akibat pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan," tulis Neta.
Bagi IPW, pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing.
"Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri. Akibatnya, mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat," tambah Neta.
Sikap pejabat pemerintah pusat dan daerah yang menjadi agen-agen asing membuat para pejabat semakin tidak peduli dengan nasib rakyat. Hak-hak rakyat dan musnahnya akar budaya rakyat karena rakyat terusir dari tanah kelahirannya.
"Ironisnya, ketika rakyat berusaha membela hak-haknya, polisi atas nama ketertiban sosial malah melakukan pembantaian dan penembakan yang membabi buta. Padahal, jika polisi konsisten melakukan penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, seharusnya polisi melihat motif dan akar masalahnya.
