Politisi PKB: Polri Harus Ada di Bawah Kemendagri

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Abdul Malik Haramain melihat sudah saatnya ada reformasi di tubuh Polri menyusul pecahnya bentrok antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa di Bima, NTB.

"Kasus Bima bukti reformasi Polri gagal total. Paradigma Polri masih militeristik yang mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah,"ujar Malik dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Senin(26/12/2011).

Bukan hanya itu, Malik juga mendesak agar Polri berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan tidak langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"Karena itu reformasi Polri tidak hanya merubah paradigma (shifting paradigm) dari milter ke civilian, namun harus ada perubahan posisi kelembagaan Polri. Ke depan, Polri harus di bawah koordinasi Kemendagri dan tidak lagi bertanggungjawab langsung ke Presiden,"jelasnya.

Hal tersebut kata Malik penting dilakukan guna memperkuat tugas Polri sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum.