Muncul Wacana 'Perang Tiket' Haji, Komnas Haji Ragukan Kemampuan Sistem IT Kemenhaj

Ringkasan Berita:

• Kementerian Haji dan Umrah mewacanakan perang tiket dalam ibadah haji.
• Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj ada sejumlah hambatan dalam merealisasikan sistem perang tiket.
• Mustolih meragukan keandalan sistem teknologi informasi Kementerian Haji dan Umrah.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan telah melemparkan wacana sistem "ticket war" atau perang tiket dalam penyelenggaran ibadah haji.

Wacana ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat dan mendapat bermacam respons, termasuk dari kalangan internal Kementerian Haji dan Umrah serta legislator.

Ketua Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) Mustolih Siradj mengatakan wacana itu dilemparkan Gus Irfan untuk menanggapi Presiden Prabowo Subianto yang punya perhatian serius terhadap tata kelola penyelenggaran haji.

“Pak Prabowo melibat bahwa faktor fundamental dari faktor laten penyelenggaran haji adalah menyangung antrean, soal waiting list,” kata Mustolih dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat, (10/4/2026).

“Ketika kemudian Gus Irfan menyampaikan perang tiket, saya kira ini dalam rangka memicu publik apakah kemudian mencari ide-ide yang saya kira relevan.”

Mustolih mengatakan apabila wacana ticket war jadi direalisasikan, akan ada sejumlah hambatan atau tantangan yang harus dihadapi Indonesia.

Pertama, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dianggap belum kompatibel dengan gagasan perang tiket.

“Yang berikut adalah sistem IT (information technology) kita apa kuat?” tanya Mustolih.

“Kalau misalnya ada perang tiket, yang kita bayangkan perang itu itu seperti perang tiket konser gitu, ya. Artinya orang rebutan. Nah, bagaimana sistem IT-nya?”

Mustolih menyinggung rekrutmen petugas haji yang jumlahnya hanya ribuan saja sudah menyebabkan sistem IT Kementerian Haji dan Umrah tumbang.

“Bayangkan kalau ketika serentak masyarakat, ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang berebut tiket,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Bicara soal Wacana War Tiket Haji: Prioritas Utama Tetap Siapa Lebih Dahulu Mendaftar

Kemudian, dia mempersoalkan literasi calon jemaah haji yang sebagian besar sudah lansia. Dia bertanya apakah mereka bisa diwakilkan dalam perang tiket. Selain, dia menyebut akses internet di Indonesia yang belum merata.

Oleh karena itu, Mustolih kembali menegaskan bahwa wacana perang tiket haji harus dipahami sebagai cara Gus Irfan memicu masyarakat untuk mencari ide-ide yang relevan.

Perang tiket masih sebatas wacana

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan skema perang tiket haji masih sebatas wacana.