Konflik Agraria Bisa Meluas pada 2012 Jika Negara Lalai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andrian Salam Wiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tanpa ada evaluasi atau tindak lanjut secara menyeluruh oleh pemerintah, konflik agraria pada 2012 diprediksi lebih meluas.

Menurut Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, hal itu bukan tanpa sebab, mengingat perampasan tanah kian marak terjadi.  "Kini perampasan tanah  menjadi proses yang legal oleh hukum, jadi kenapa tidak jika pada 2012 konflik agraria akan lebih meluas," katanya dalam jumpa pers di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2011).

Menurut catatan KPA, pada 2011 terdapat lebih dari 160 konflik tanah yang dilaporkan ke KPA. Ia menyebut kasus yang paling banyak ada pada konflik perkebunan dengan 97 kasus, Kehutanan 36 kasus, Infrastruktur 21 kasus, Pertambangan 8 kasus, dan terakhir Tambak 1 kasus.

Dengan begitu sudah seharusnya pemerintah segera tetapkan TAP MPR No IX/2001 dengan membentuk komisi Agraria, karena jika tidak, kata Iwan, sampai kapanpun kasus-kasus mengenai sengketa akan lebih banyak pada tahun mendatang, yang tentunya akan merugikan rakyat di wilayah-wilayah tersebut.