Kemenko Polhukam: Penembakan Tak Terkait Pilkada Aceh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayor Jenderal (Purn) Amirudin Usaman dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tak melihat keterkaitan Pemilukada dengan penembakan di Aceh pada malam tahun baru lalu.

Demikian disampaikan Amirudin saat menjadi pembicara dalam sarasehan tutup tahun refleksi Aceh 2011 dan menguak tabir 2012 yang diselenggarakan Ikatakan Pascasarjana Aceh Jakarta (Impas) di Mess Aceh, Sabtu (7/12/2012).

Dia mengemukakan yang dikatakan bermasalah saat ini dalam situasi hukum dan politik di Aceh adalah terkait UU Pemerintahan Aceh serta MoU Helsinki yang dikaitkan dengan UU penyelenggaraan pemerintahan. Pun ada institusi, baik DPRA maupun KIP. Selain itu mengenai Qunan (Perda) tidak selesai karena masih ada masalah mengenai pembuatannya.

"Itu dasarnya sebenarnya yang terjadi di sana. Nah kalau tiba-tiba ada penembakan bagaimana dong? Kan orang ini (korban penembakan-red) mencari makan orang dari luar yang tidak bersalah, bagaimana saya mengkaitkan. Apa dipaksakan dikaitkan bahwa terjadi konflik masalah hukum terus menembak orang? Saya ngak bisa melihat juga keterkaitannya," tegasnya menampik tudingan yang mengatakan rentetan penembakan di Aceh terkait kondisi politik dan hukum menjelang Pemilukada Aceh yang akan digelar 16 Februari mendatang.

Berdasarkan hasil koordinasi antara Menko Polhukam dan Kapolri, dia menegaskan bahwa pembunuhan yang terjadi di Aceh adalah murni tindakan kriminal.

Mengenai kasus penembakan yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh, tegasnya pihak Kepolisianlah yang jauh lebih mengetahuinya. "Ini Polisilah yang lebih tahu. Kalau saya secara logika begitu, ngak bisa saya mencari keterkaitannya," tegasnya.

Pembicara lainnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin, seusai acara mengungkapkan rangkaian penembakan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini adalah kriminal murni.

Menurutnya, bila aksi itu mengancam keamanan dan keselamatan nasional, Kemenhan siap turun tangan. "Tugas pokok Kemenhan berkaitan kepentingan nasional, yaitu integritas NKRI, kedaulatan, keselamatan bangsa, dan perdamaian dunia.

Selain itu, tegasnya, tugas untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan pun harus juga turut didukung semua elemen masyarakat. Tanpa terkecuali TNI di Aceh.

Ditegaskannya, bahwa Kemhan menunggu hasil kerja Polri dalam mengungkap dan menangkap para pelaku penembakan yang akhir-akhir ini memakan korban para pekerja yang berasal dari Jawa. "Mereka sudah punya. Kita menunggu dari Polri," terangnya.

Menurut Hartind kejadian ini tidak akan membuat pemerintah meningkatkan kesiagaan di Aceh. "Jangan seperti teori konspirasi, jangan melihat masalah kecil lalu mengatakan itu sudah ancaman nasional."