Surabaya Akan Jadi Model e-Goverment Nasional

Setelah dinas memasukkan ke e-budgenting, dikoreksi oleh peneliti. Kalau alokasinya melebihi,  akan ada tandanya, dan mereka tak akan bisa menggunakan alokasi biaya belanjanya. “Karena menunya sudah tersedia, maka menyusun anggaran sekarang tiga  hari jadi,’ ujarnya.

Langkah selanjutnya, dibuat e-project planning, kapan harus dilelang, apakah ada yang dikerjakan secara swakelola, kapan selesianya. Begitu ada jadwalnya, ada uangnya, Walikota teken kontrak kinerja dengan kepala dinas. Semua dikontrol setiap bulan melalui e-controling.

Kalau nilai proyek lebih dari Rp 100 juta, otomatis masuk ke e-pocurement,  karena harus lelang. Di situ juga ada jadwalnya, kapan dilelang, kapan selesai lelangnya. Kalau ada kontraktor yang wan prestasi, di-blak list, dan terdatar, sehingga mereka bisa di-black list juga di daerah lain.

Perusahaan yang beritikat buruk juga dimasukkan. Misalnya sudah menang, tapi tidak menjalankan pekerjaannya, indikasi itikad buruk. Pemkot menahan bank garansi, jadi bisa langsung dicairkan. Sebab sudah punya e-delivery, yakni kontrak yang disepakati bersama-sama, antara penyedia jasa dan pelaksana, juga sudah disiapkan standar kontraknya. Misalnya, kontrak dibagi lima termin. Termin I misalnya 10 persen, itu termasuk pembayaran, tanpa perlu mengisi lagi, karena sudah ada kesepakatan per termin. Jadi tinggal menagih, tanpa perlu buat usulan-usulan baru. “Ini memangkas banyak meja, otomatis keuangan menerima tagihan dari penyedia barang/jasa, tanpa perlu lewat siapa-siapa, langsung dikeluarkan SP2D-nya.

E-controling untuk mengetahui progress fisik masing-masing kegiatan setiap bulan, apakah sesuai e-project planning dan e-delivery atau tidak. “Ini tak bisa bohong, karena yang bisa memasukkan hanya penyedia barang dan jasa,” tambah Risma. Secara otomatis mereka akan menghitung sesuai e-project planning, karena proses pencariannya lewat e-delivery. Akan ketahun mana yag sudah dicairkan, dan mana yang belum.

Setiap bulan dilakukan evaluasi, apa penyebab keterlambatan, apa masalahnya. Di akhir tahun ada e-performance, yakni kinerja masing-maisng dinas. Membandingkan kinerja masing-masing, antara  planning dan realisasi, sehingga akan ketahuan performance-nya.

PNS juga wajib mengisi dengan pass word masing-masing, setiap hari. Hal ini terkait dengan pemberian insentif, tunjangan pegawai pemerintah (TPP) dan uang kinerja. Kalau tak  diisi, maka pegawai itu tidak mendapat uang kinerja. Beban masing-masing sudah ada rumusnya, dinas satu dengan lain juga beda. “Jadi selain dinilai kinerja organisasi, juga performance individual," tambahnya.