Bentrok di Bima
Ada Transaksi Gelap Antara Bupati dan Pengusaha Tambang
Wakil DPD, Laode Ida menilai Kepala Daerah dan bupati baru mau mencabut Surat Keputusan (SK) mengenai penambangan dan perkebunan
Penulis:
Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor:
Prawira
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Adiatma Fajar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil DPD, Laode Ida menilai Kepala Daerah dan bupati baru mau mencabut Surat Keputusan (SK) mengenai penambangan dan perkebunan di berbagai daerah saat kondisinya sudah berdarh-darah. Laode Ida melihat hal itu dari contoh kerusuhan di Mesuji dan di Bima.
Laode Ida juga menilai kerusuhan terjadi akibat kepala daerah dan bupati setempat. Menurut Laode, Kepala Daerah dan Bupati telah melakukan transaksi gelap antara pengusaha tambang dan perkebunan tanpa ada transparansi dengan masyarakat daerah setempat.
"Saya rasa ada transaksi luar biasa, itu yang diincar kepala daerah. Yang diberikan ini sudah menyetor uang banyak. Makanya Kepala daerah enggan melepaskan SK sampai berdarah-darah dulu baru dicabut," ujar Laode Ida, di kantor PMII, Minggu (29/1/2012).
Agar bentrokan antardaerah tak terjadi lagi seperti di Mesuji dan Bima, Laode Ida mengingatkan Pemerintah Pusat seperti Kementrian ESDM untuk mengawasi dan menghilangkan ijin pertambangan dan perkebunan di berbagai daerah.
"Harusnya langsung dicabut. Kementerian dalam negeri kayak Kementrian ESDM khususnya untuk izin tambang harus ditiadakan. Mereka harus meniadakan dan harus mengawasi Kepala Daerah setempat," jelas Laode Ida.
