Si Seksi Pembobol Citibank

Pengacara: Malinda Tidak Palsukan Catatan Pembukuan

Alvika Siagian, pengacara Malinda Dee, dalam pembacaan tanggapan atas duplik Jaksa menegaskan bahwa terdakwa kasus dugaan penggelapan dana

Pengacara: Malinda Tidak Palsukan Catatan Pembukuan
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Tersangka kasus pencucian uang dan kejahatan perbankan, Malinda dee

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alvika Siagian, pengacara Malinda Dee, dalam pembacaan tanggapan atas duplik Jaksa menegaskan bahwa terdakwa kasus dugaan penggelapan dana nasabah Citibank itu, tidak pernah melakukan pemalsuah pembukuan.

Dalam pembacaannya di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Senin (27/02/2012), ia menuturkan bahwa Malinda yang sempat menjabat Relation Manager, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembukuan.

Masalah pembukuan yang menurut Jaksa berujung pada penggelapan dana nasabah, hanya bisa dilakukan oleh teller Citibank. Sedangkan Relation Manager hanya bisa memberikan informasi dan saran mengenai produk perbankan.

"Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sesat dan kabur, penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana asal," katanya.

"Penuntut umum melakukan kesalahan yang fatal, dalam kasus ini," tambahnya.

Dalam kesempatan itu pihak pengacara juga mempermasalahkan tidak semua saksi yang kesaksiannya digunakan oleh Jaksa dalam tuntutan, dihadirkan di muka persidangan.

"Berdasarkan uraian, kami tetap berpendapat dan berkesimpulan, malinda tidak terbukti secara salah, bahwa dengan demikian, kami meminta majelis hakim mempertimbangkan pembelaan," ujarnya.

Batara Simbolon, pengacara Malinda lainnya saat ditemui usai persidangan kembali menegaskan, bahwa Malinda tidak bisa melakukan pencatatan palsu, sesuai tuduhan Jaksa.

"Dia tugasnya relation manager, dan yang melakukan pencatatan adalah teller, antara Malinda dan teller memiliki atasan yang berbeda, dan tidak bisa mempengaruhi," tandasnya.

Oleh penuntut umum, Malinda dijerat dengan dakwaan kumulatif. Pertama, primair, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsider, Pasal 49 ayat (2) Huruf a UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan ketiga, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved