RPP Tembakau Disahkan, Petani Tolak Bayar Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Petani Tambakau Indonesia (APTI) prihatin atas ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib para petani tembakau di Indonesia terkait RPP Tembakau yang diusulkan pemerintah.

"Tidak didengarkannya suara kami adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah atas keberadaan kami," ujar Ketua APTI DPD Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata dalam konferensi persnya yang digelar di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2012).

Wisnu Brata juga membantah pihaknya telah dilibatkan oleh pemerintah dalam penyusunan RPP Tembakau. Wisnu Brata menuding bahwa oknum tersebut hanyalah rekayasa.

"Jika oknum tersebut merupakan pimpinan petani tembakau, maka dengan ini tegas kami katakan bahwa oknum tersebut tidak amanah dan melanggar prosedur organisasi kami," kata Wisnu Brata.

APTI juga mengancam, apabila pemerintah tetap meneruskan proses, bahkan mengesahkan RPP Tembakau, maka APTI akan mengajak para petani tembakau untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah.

"Kami tidak akan membayar pajak, memberikan hukuman politik kepada pemerintah dan tidak bertanggungjawab jika sentra-sentra pertanian tembakau, cengkeh dan pabrik-pabrik terjadi kekisruhan serta krisis sosial," kata Wisnu Brata.

Sebelumnya, para petani tembakau sudah melakukan dua kali aksi menolak RPP Tembakau ini. Kemarin mereka berunjuk rasa di depan Kemenkes dan Kemenkumham dengan ribuan massa. Pagi tadi berlanjut di Kemenkokesra dan YLKI menolak RPP ini.

Pemerintah pun, melalui Menkokesra dan Wamenkes sudah secara tegas membantah bahwa RPP Tembakau tidak akan merugikan petani tembakau, pengusaha dan pedagang rokok.

Baca Juga: