Merger PPIB dengan PKBN Diprotes
Pihak yang melakukan protes usaha merger Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara
Penulis:
Rachmat Hidayat
lihat foto
"Teman-teman saya yang selama ini mengaktifkan kepengurusan harusnya tak diganti oleh mereka. Kalau saya di Jambi justru harus diganti. Karena sekarang saya berdomisili di Jakarta, tapi kok jadi pimpinan partai di Jambi," tukas Roder.
Roder menganggap ada sejumlah kesalahan prosedural namun telah dilegalkan di dalam kongres yang berujung pada perubahan AD/ART partai. Selain diubahnya AD/ART, kongres tidak sah itu juga mengganti nama dan lambang partai menjadi PKBIB, serta mengangkat Yenny Wahid sebagai Ketua Umumnya. Keputusan itu didukung oleh Ketua Umum PPIB Kartini Sjahrir.
Karena prosedurnya dianggap salah dan tak sesuai dengan AD/ART dan tata tertib, maka Roder,dkk juga menganggap hasil-hasil itu juga salah dan tak sah.
Topan Warumi dari DPD PPIB Papua tercatat di media massa menyatakan agenda kongres seyogianya mengganti kepengurusan PPIB, tapi justru yang terjadi adalah peleburan PPIB dengan PKBN.
“Jadi direkayasa sedemikian rupa. Peserta sama sekali tak diberikan kesempatan memberi suara,” ungkapnya.
Dia merasa aneh karena justru Yenny Wahid yang partainya tak lolos verifikasi menjadi ketua umum.
Demikian juga sejumlah ketua DPD yang baru dipegang oleh orang-orang dari kubunya Yenny.
“Lantas kami dapat apa? Ini kan sama saja kami jual partai. Kalau ada deal-deal di pusat, jangan kami di daerah yang dikorbankan,” ungkap Tofan.
PPIB merupakan partai lama yang didirikan ekonom almarhum Sjahrir. Awalnya, di pemilu 2004, partai itu bertarung atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru.
Karena gagal dan diwajibkan berganti nama pada Pemilu 2009, partai itu berganti nama menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Sementara Yenny Wahid, selepas keluar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendirikan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) bersama Sekjen, Imron Rosyadi Hamid.
Dalam proses verifikasi partai baru di Kementerian Hukum dan HAM, PKBN gagal mendapatkan izin partai karena tak mampu memenuhi syarat verifikasi pendirian parpol baru.
Dengan meleburkan PPIB dengan PKBN menjadi PKBIB, kemungkinan Yenny Wahid untuk berkiprah di Pemilu 2014 menjadi terbuka kembali.
