Minggu, 31 Mei 2026

Kasus Centuri

Di Transkrip 9 Oktober, SBY Banyak Menyebut Nama Antasari

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pertemuan 9 Oktober 2008 tidak membahas mengenai bailout Bank Century.

Tayang:
Editor: Anwar Sadat Guna

Nomor tiga, nah, ini budget. Budget ini memang kita memilih solusi fiskal bukan berarti solusi moneter tidak penting, tetapi dua-duanya mixed, dan yang lebih cepat, yang lebih direct itu biasanya solusi fiskal untuk pertumbuhan dan untuk social safety net.

Exercise yang dilaksanakan Departemen Keuangan, Bapak-bapak, insya Allah tidak akan
terganggu. Alokasi biaya untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya agar growth dan employment creation itu kita jaga. Dan juga insya Allah tidak akan berkurang alokasi untuk penanggulangan kemiskinan atau social safety net, karena kita harus berempati pada mereka.

Program-program tiga cluster yang lainnya akan kita jaga dalam komponen pengeluaran pemerintah dalam budget kita.

Nah, yang mesti kita perhatikan masalah defisit. Defisit ini, Bu Ani sedang melaksanakan exercise, kalau harga minyak sekarang asumsi 95 dolar, berapa. Tapi saya sudah minta tolong di-exercise kalau harga minyak 80 dolar. Sekarang, hari ini, minggu ini, ICP sudah 80 dolar.

Jadi kalau 2009 bertahan harga seperti ini, berarti mestinya asumsi harga minyak dalam APBN 2009 ya 80 dolar. Mestinya begitu.

Nah, defisit ini, kalau itu terjadi, tidak akan lebih dari 2%, meskipun saya harap juga jangan terlalu kecil supaya ada ekspansi. Asalkan begini, dapat dibiayai, ditutup.

Saudara tahu, tidak terlalu mudah sekarang mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dalam situasi keuangan global seperti ini, tetapi however, my mission kepada Bu Ani dan semua teman-teman Menteri, bahwa sasaran kembar dual atau twin objective growth with equity ini harus tetap kita pertahankan. Itu yang nomor tiga.

Namun demikian, ini juga BPKP mesti melihat juga nanti tetap dilakukan BPK, saya mohonkan Pak Anwar juga melihat, saya menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk daerah, agar efisiensi dilakukan.

Pembatasan terhadap pembelanjaan yang konsumtif yang dapat ditunda, ya tidak realistik kalau masih tetap dipertahankan dalam keadaan seperti ini. APBD ini kita harus keras Bu Ani, keras dalam arti mendisiplinkan.

Jangan sampai yang kurang tidur Jakarta, nanti daerah-daerah business as usual, masih studi banding ke Hong Kong, gubernurnya masih liburan di Macau misalnya, wah ini kiamat negara kita. Mata saya sudah bengkak, Pak Antasari, ini akibat kurang tidur, mereka masih jalan-jalan gitu kan celaka nanti.

Oke, yang keempat, dunia usaha. Ini yang penting. Ini ya biasa, saya ini karena sering ketemu teman-teman businessman, ada yang sangat kooperatif, ada yang sangat sharing dengan kita perasaannya, tapi ada juga 1-2 yang dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa dilakukan.

Penyakit ini masih ada, terus terang ya, terus terang masih ada. Oleh karena itu, saya memberikan moral appeal, ayolah, masa kita ulangi lagi rakyat kita harus menderita lagi gara-gara kita yang tidak “entos” gitu.

Jadi sektor riil ini maksud saya tetap bergerak. Bapak, jangan sampai ada PHK-PHK yang tidak perlu, bisa saja ekspansi berkurang. Ya memang mesti ada yang mengoreksi lagi dia. Kalau sektor riil tetap kita jaga to a certain degree maka pajak dan penerimaan negara tetap terjaga,
dan unemployment harapan kita tidak meledak.

Nah, untuk ini tentu ada kewajiban Bank Indonesia dengan jajaran perbankan, bagaimana urusan kredit, urusan likuiditas ini tetap dipelihara. Yang kelima. Nah, ini untuk diketahui bahwa dunia uneven sekarang ini. Asia is in a better shape, in a better position dibandingkan Amerika dan Eropa, karena jaringan finansial mereka interconnected, sehingga berat.

Tadi saya baru telepon Perdana Menteri Australia Rudd, meskipun urusannya lebih banyak bilateral, tapi kita juga membahas ini. Saya katakan begini Pak, ini sedikit keluar, ini kan Australia itu kan sekutunya Amerika. Saya bilang dalam keadaan seperti ini Amerika dan negara-negara maju harus lebih bertanggung jawab, lebih berbuat, do more, karena dia punya kapasitas.

Kalau tidak, bagaimana kami yang negara berkembang ini yang tidak punya kemampuan seperti mereka. Jadi karena ini semua dipengaruhi oleh mereka, ya malah si Kevin Rudd “wah, setuju sekali, kalau perlu dipanggil saja itu..”, siapa Din, tadi Din?, diundang Duta Besar Amerika di sini, sampaikan itu.

Memang betul, ini kan kita kena getahnya. Betul ini, kena getahnya. Nah, oleh karena itu Asia somewhat menurut saya safer. Lebih aman.
Itulah kemarin, Menteri-menteri kami, Bapak, seperti Menteri Perdagangan, yang lain-lain, saya minta untuk cerdas memelihara komunikasi ini dengan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tempat-tempat lain supaya kita bisa terus memelihara hubungan itu.

Saya juga titip pada orang-orang tertentu yang sedang ada di luar negeri, informal track. Coba, apa yang bisa dikerjasamakan untuk misalkan dari Timur Tengah, Petro Dolar mereka tentu tidak menabrak undang-undang. Dan ini Bu Ani dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian tolong produk kita harus lebih kompetitif, ekspor kita.

Jangan sudah begini ada hambatan-hambatan birokrasi kita, hambatan-hambatan yang lainnya bersaing pun kalah, bagaimana mau bersaing sama dumping dari China, yang lain-lain nanti akan ke mana-mana. Ini kita dorong.

Yang keenam, Bapak, ya ini sudah sejak zaman Pak Harto ini kampanye produk dalam negeri. Kalau nggak salah Pak Ginanjar itu pernah menjadi Menteri urusan begini dulu, pernah kan? Ya seperti ini, yang tidak terlalu sukses itu dulu.

Nah, sekarang poinnya begini Pak, kalau ini kita gebrak betul produk dalam negeri, akan bagus neraca pembayaran kita, karena sekarang tertekan. Yang berat ini sekarang masalah balance of payment kita. Jadi kalau ini kita perbaiki, insya Allah bagus sehingga tidak mengganggu.

Yang ketujuh, ini adalah sinergi atau kemitraan. Pemerintah, Bank Indonesia dengan jajaran perbankan, swasta, dunia usaha. Saya worry kalau ada mistrust , ada prejudice di antara pemerintah, BI, dunia usaha, timbal balik. Harus ada trust dan bebaskan dari prejudice.

Saya mengatakan kemarin dalam pertemuan, semua itu penting, swasta penting, pemerintah penting, Bank Indonesia penting, perbankan penting.

Kalau ada masalah, harapan saya di antara tripartite ini, troika ini, pemerintah, dunia usaha, dengan masyarakat, ataupun BI di situ ya pecahkan dengan baik lah. Ini Bapak lihat pada tahun 1998 tidak ada saling kepercayaan, tidak ada kebersamaan, strateginya SDM, Selamatkan Diri Masing-masing, sikap mental “Perusahaan boleh bangkrut, tetapi saya nggak boleh bangkrut”, kan ada dulu perusahaannya bangkrut dia hidup tenang di Hongkong, di Shenzhen, di Guang Zou, dan sebagainya.

Yang kedelapan, ini urusan kebanyakan di tempat kami ini Pak, ini ego sektoral dan, ya ego sektoral lah. Masing-masing hanya melihat kepentingannya. Kalau ini yang terjadi ya merusak kepercayaan itu.

Terus yang kesembilan, ini tahun politik Pak, tahun Pemilu, tetapi saya berharap kita ini harus non partisan ya. Kalau sudah begini jangan untuk kepentingan partailah, jangan untuk kepentingan 2009, tapi untuk kepentingan selamatnya negara kita gitu.

Yang kesepuluh, ini masalah komunikasi dengan public. Statement yang
terukur, yang diperlukan, dan sebagainya. Selesai.

Dari 10 direktif ini Bapak, yang saya ingin sampaikan nanti dalam kesempatan ini, bisa jadi karena ada tindakan yang harus diambil secara cepat, dan undang-undangnya mungkin belum tersedia, mekanismenya kan kalau itu mesti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tapi harus ada alasan apakah sungguh termasuk
kegentingan yang memaksa.

Nah, kalau di tingkat bawah misalkan BUMN ada RUPS, untuk mengambil keputusan tertentu, tapi kalau harus 30 hari menunggunya misalnya, itu bisa panjang. Mungkin ada solusi instead of 30 hari, berapa hari, itu juga mungkin harus dilaksanakan untuk menyelamatkan.

Nah, perkara-perkara inilah yang saya minta ada komunikasi, ada konsultasi di antara kita, dengan demikian tidak ada sesuatu yang tidak perlu terjadi.

Saya kira Pak Anwar, Pak Antasari, semua sepakat, saya pernah marah begini Pak, di Aceh itu, Tsunami itu, kan banyak barang-barang berhenti di pelabuhan Belawan. Those items were needed untuk segera di-deliver, dibagi-bagi.

Tetapi dengan alasan karena “aturannya belum ada” maka berhenti di situ. Kalau saya itu bukan orang yang, “wah, ini orang disiplin, yang bagus, yang karena nggak ada peraturannya ya nggak dikeluarkan”. Kalau menurut saya malah yang begini ini kalau perlu dihukum itu.

Saya malah salut ada Bupati, ada Gubernur, nggak ada peraturannya, tapi wong ini mau mati orang ini kok, butuh alat kesehatan, butuh ini,
keluarkan dulu. Nanti saya laporkan ke Menteri atau ke Presiden, atau saya beritahu nanti penegak hukum kasusnya begini. Asalkan tidak masuk
kantong sendiri.

Itu yang saya maksudkan bahwa in time of crisis, there must be an action, decision that must be taken quickly, yang barang kali mungkin belum ada aturannya. Nah, saya dalam hal ini menganjurkan nanti kepada jajaran kami untuk communicate-lah dengan Bapak sekalian, sehingga tidak masuk angin dan kemudian ke sana-ke mari.

Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendengar langsung sekarang dari Pak Anwar Nasution, dan kemudian Pak Antasari dulu, kemudian baru nanti Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, bagaimana kita melihat permasalahan ini dengan memahami apa yang tadi saya sampaikan.

KLIK JUGA:

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved