Revisi UU KPK

Golkar yang Pertama Usul Revisi UU KPK

Revisi UU KPK menimbulkan perdebatan karena terindikasi melemahkan KPK. Fraksi Golkar dituding pertama kali yang mengusulkan pertama kali

Golkar yang Pertama Usul Revisi UU KPK
dok.tribunnews
KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi UU KPK menimbulkan perdebatan karena terindikasi melemahkan KPK. Fraksi Golkar dituding pertama kali yang mengusulkan pertama kali adanya Revisi UU KPK itu.

"Contohnya Nudirman Munir (Anggota Komisi III DPR RI dari Golkar), itu partainya mana," kata Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Ruhut mengatakan Revisi UU KPK itu dimunculkan oleh partai-partai yang gerah karena kadernya terindikasi korupsi. "Itu kan parta-partai yang mulai gerah karena kadernya terlibat korupsi," imbuh Ruhut.

Ruhut pun menyanggah bila partainya mendukung revisi UU tersebut. Ia menegaskan Demokrat menolak adanya revisi tersebut. Hal itu dikarenakan, pasal-pasal yang direvisi seperti pembentukan dewan pengawasan dan pengembalian penuntutan di kejaksaan.

"Demokrat malah mendukung kewenangan KPK,  Oh ya, dengan keras kita menolak," katanya.

Ruhut malah menyarankan adanya revisi UU Kejaksaan dan UU Kepolisian. "Revisi UU kejaksaan, kepolisian disamakan sama-sama enggak ada SP 3 dan sama-sama tidak ada penyadapan. Kenapa tidak dua ini yang dilakukan perevisian bisa disejajarkan dengan KPK," katanya.

Klik:

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved