Senior Golkar Setuju Kebobrokan Parpol Perlu Diekspos

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Tokoh Senior Golkar, Zaenal Bintang, mendukung rilis Sekretaris Kabiinet (Seskab) Dipo Alam soal pejabat negara asal partai politik yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi.

“Apa yang salah?” kata Bintang, dalam rilisnya ke Tribunnews.com, Senin (1/10/2012).  Malahan Bintang menilai kebobrokan perilaku kader parpol sangat perlu diberitakan kepada rakyat.

"Karena rakyatlah yang berkepentingan atas keberadaan parpol maupun kadernya sebagai pengeloala negara, di legislatif atau di eksekutif," katanya.

Bintang yang juga adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR mengimbau pimpinan parpol seharusnya berterima kasih kepada Dipo Alam karena mau secara sukarela membeberkan data-data perilaku tercela pejabat publik kader parpol.

"Dia sangat menyesalkan adanya sikap elite parpol yang reaktif dan menyerang balik Dipo Alam dengan argumentasi soal etika," katanya.

“Faktanya kan kader parpol memang banyak yang korupsi, bahkan sudah banyak yang dijatuhi hukuman. Lalu apa yang salah ?” Bintang menambahkan.

Dia mengingatkan partai Golkar menganut filosofi PDLT yang harus dihayati dan dipraktekan oleh semua kader tanpa kecuali.PDLT adalah, Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela.

Bintang mengingatkan kepada Aburizal Bakrie alias Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar agar konsisten mengontrol perilaku kader Golkar dimanapun berada supaya tidak melenceng dari prinsip etika dan moral yang bernama PDLT sebagai jatidiri Golkar, “karena itu adalah alat untuk kontrol moralitas kader," katanya.

Sebelumnya Dipo Alam menyebut hingga saat ini KPK telah memeriksa 40 orang pejabat negara asal partai politik yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi. Hampir separuh di antaranya adalah pejabat negara asal Partai Golkar dan secara berturut-turut disusul oleh PDIP, PD, PPP, PAN lalu Hanura.

Berdasar hasil kunjungan ke KPK, perinciannya adalah: Partai Golkar 19 orang (47,50 persen); PDI Perjuangan 9 orang (22,5 persen); Partai Demokrat 5 orang (12,5 persen); PPP 2 orang (5 persen).

Kemudian, PAN 1 orang (2,5 persen); Partai Hanura 1 orang (2,5 persen). Sedangkan dari partai lainnya hanya 3 orang (7,5 persen). Ini adalah data per September 2012.

Pemetaan parpol yang kadernya terlibat kasus korupsi yang disampaikan Sekertaris Kabinet Dipo Alam Jumat,(28/9/2012) itu, membuat beberapa pimpinan parpol meradang.