Ketua DPR: Korupsi Terjadi Karena Ada KKN

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Terkait ungkapan Menteri BUMN Dahlan Iskan adanya oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN, Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara mengkritisi hal ini.

Marzuki menegaskan tidaklah mungkin hal itu terjadi kalau Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak merayu-rayu atau mengiyakan. Tidaklah benar, tegas Marzuki,  bila kasus korupsi terjadi kalau tidak dari dua pihak.

"Sudah saya sampaikan terjadinya korupsi di DPR karena K/L juga memberi. Kalau K/L tidak memberi ya tidak ada korupsi di DPR ini," tegasnya, kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Jadi bukan karena salahnya anggota DPR itu sendiri? "Pasti ada dua belah pihak. Tidak mungkin tepuk satu tangan. Ini kan sudah KKN lah, kolusi," jawabnya menanggapi pertanyaan wartawan.

"Tetapi ya kita harus sama-sama. Orang (K/L) juga harus melakukan hal sama, jangan mau (kasih). Karena kadang orang K/L sendiri yang merayu-rayu. Untuk menggolkan, untuk ini. Jadinya orang yang tadinya tidak mau jadi terayu," tambahnya.

Untuk itu, Ketua DPR mendorong agar pihak K/L juga komit tidak melakukan rayuan atau memberikan permintaan DPR.

Lebih lanjut Marzuki juga menegaskan isu ini tidak terus berlarut-larut, Dahlan Iskan harus mengungkapkan siapa oknum DPR yang meminta jatah kepada BUMN.

Malah, Marzuki mendorong Dahlan Iskan melaporkan oknum DPR tersebut kepada Badan Kehormatan (BK) DPR secara tertulis.

"Kalau dia mau bikin surat ke BK lebih bagus lagi. Biar diproses," pinta Marzuki.