Oknum DPR Minta Jatah
Dahlan Iskan Ditunggu Ketua KPK
Anggota FPKB Komisi VII Nur Yasin menilai laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan tidak efisien. Nur Yasin mengatakan
Penulis:
Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota FPKB Komisi VII Nur Yasin menilai laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan tidak efisien. Nur Yasin mengatakan kalau Dahlan Iskan saat ini ditunggu oleh Ketua KPK Abraham Samad untuk melapor ke KPK, terkait kasus dugaan anggota DPR minta jatah kepada BUMN.
"Pak Dahlan Iskan sekarang ditunggu pak Abraham Samad,"ujar Nur Yasin, di Komisi VII DPR RI, Selasa (13/11/2012).
Nur Yasin pun menegaskan kalau Dahlan Iskan jangan hanya menggertak saja ke Badan Kehormatan. Bagi Nur Yasin, laporan Dahlan Iskan tidak efektif untuk memberantas korupsi.
"Jangan cuma wacana, saja, kalau hukum nggak efektif kalau cuma ke BK. Kalau masalah hukum kan yudikatif,"jelas Nur Yasin.
"Kurang manfaat kalau mau memberantas korupsi, pemberantasan korupsi nggak bisa pakai perang opini. Ini tidak efektif,"tambah Nur Yasin.
Diberitakan sebelumnya, Dahlan Iskan mendapat laporan kalau beberapa perusahaan BUMN yang ia pimpin dimintai jatah oleh anggota DPR. Karena hal itu Dahlan Iskan melapor ke Seskab.
Setelah laporan tersebut, Dahlan Iskan dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk menyerahkan 10 nama yang diduga meminta jatah kepada perusahaan BUMN. Ternyata Dahlan Iskan sampai saat ini hanya memberikan 7 nama saja.
Klik:
