Kinerja Hukum Pemerintahan Prabowo-Gibran Tergambar Lewat Hasil Survei

Ringkasan Berita:

• Survei terbaru memotret kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penegakan hukum
• Dari hasil survei terlihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja LPH
• Masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penegakan hukum terpotret dari hasil survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI). 

Secara umum dari hasil survei RPI, mayoritas responden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum.

Baca juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Kritik Komisi Reformasi Polri: Fokus Urus Institusi Polri, Bukan Ijazah Jokowi

Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI di Jakarta pada Rabu, 19 November 2025. 

“Salah satu indikator penegakan hukum pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah dengan melihat pandangan publik terhadap kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH)," ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Diminta Tetap Optimis terhadap Upaya Penegak Hukum Hadapi Orang Kuat Beking Judol

Nah, dari survei RPI terlihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja LPH.

Sebanyak 32.9 persen merasa puas, 24.5 persen sedang, 21.9 persen responden mengaku cukup puas dan responden yang merasa sangat puas sebanyak 6.7 persen.

"Sedangkan responden yang tidak puas sebanyak 4.1 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9.9 persen,” ulas Fernando. 

Menurutnya, hal itu paralel saat diajukan pertanyaan lebih lanjut tentang seberapa optimis bahwa kondisi penegakan hukum akan jauh lebih baik.

 “Sebanyak 38.5 persen responden mengaku optimis atau yakin, 23.9 persen responden memberikan penilaian sedang, 19.9 persen responden cukup yakin, dan 7.7 persen responden sangat yakin. Sedangkan 3.5 persen responden merasa tidak yakin dan 6.5 persen responden memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab,” sambungnya. 

Ia melanjutkan, masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi. 

Hal itu terlihat saat RPI mengajukan pertanyaan tentang keyakinan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi apakah akan semakin baik?  

“Untuk isu pemberantasan korupsi, mayoritas positif. Sebanyak 41.8 responden menilai sangat yakin, 19.5 persen responden menilainya moderat atau sedang, 17.9 persen responden cukup yakin, dan 5.6 persen responden mengaku sangat yakin. Sedangkan 4.3 persen responden mengaku tidak yakin dan 10.9 persen responden memilih tidak menjawab dan tidak tahu,” beber Fernando. 

Menurut Fernando, keyakinan publik itu pula pada akhirnya membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan dalam agenda pemberantasan korupsi. 

“Dari data survei didapati, sebanyak 40.5 persen responden mengaku puas, 23.7 persen sedang, 20.2 persen cukup puas, 4.1 persen responden sangat puas. Sedangkan 2.4 persen responden mengaku tidak puas dan 9.1 persen responden menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab,” ulasnya.