Oknum DPR Minta Jatah

BK DPR akan Surati Presiden Soal Dahlan Iskan

Tayang: Kamis, 6 Desember 2012 11:36 WIB

Penulis: Ferdinand Waskita

Editor: Gusti Sawabi

BK DPR akan Surati Presiden Soal Dahlan Iskan

TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA

Mantan Dirut PLN yang kini menjabat Meneg BUMN, Dahlan Iskan, saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012). RDP yang juga dihadiri Ketua BP Migas, R Priyono, Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Dirut PLN, Nur Pamudji, meninta penjelasan dan verifikasi kepada mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, terkait temuan inefisiensi PLN sebesar Rp37 triliun. TRIBUN/DANY PERMANA

Baca Selanjutnya:

Razman Nasution Berobat ke Luar Negeri Tanpa Izin Hakim, Sidang Pencemaran Nama Baik Tetap Digelar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Surat tersebut berisi ketidakakuratan laporan Dahlan Iskan kepada BK DPR.

"Kami akan sampaikan ke wapres dan presiden. Tapi kami tidak bisa berikan sanksi, karena bukan ranah kami kan. Makanya nanti hasil putusan itu dibawa ke presiden melalui pimpinan DPR," kata anggota BK Alimin Abdullah, Kamis (6/12/2012).

Alimin mengatakan isi surat itu mengenai Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pembantu presiden telah sembarangan menuduh orang. "Ambil nama seperti memungut di jalan, ganti-ganti terus direvisi," ujarnya.

BK, kata Alimin, dibuat agar DPR menjadi terhormat dan menegur yang anggota yang melanggar. Sehingga terjadi efek psikologis. "Bukan main-main kalau ada etika kita tindak sesuai aturan main," ujarnya.

Alimin juga mengatakan bahwa BK akan melakukan upaya rehabilitasi terhadap nama-nama yang ternyata tidak terbukti memeras BUMN. "Rehabilitasi untuk mengurangi dosa Dahlan," katanya.