Kasus Suap Lahan di Bogor

Wakil Bupati Bogor Siap Diperiksa KPK terkait Suap Izin Makam Mewah

Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman, menyatakan siap diperiksa Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) terkait kasus

zoom-inlihat foto Wakil Bupati Bogor Siap Diperiksa KPK terkait Suap Izin Makam Mewah
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua DPRD Tingkat II Bogor, Iyus Djuher ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013) setelah 30 jam diperiksa. Iyus diduga terlibat dalam serah terima uang terkait kepengurusan lahan di Kabupaten Bogor. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir dan Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman, menyatakan siap diperiksa Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap penerbitan izin Tanah Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Jonggol.

Orang nomor dua Kabupaten Bogor yang akrab disebut Karfat itu mengaku tak punya beban terhadap kasus yang telah menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, itu.

"Saya siap dimintai keterangan. Waktu orang-orang KPK datang (menggeledah) ke kantor, saya justru ajak mereka untuk masuk ke ruangan saya untuk periksa, tapi enggak mau," ujar Faturahman saat berbincang dengan Tribunnews, Jumat (19/4/2013) malam.

Faturahman mengakui dirinya selaku Wakil Bupati ikut terlibat dalam rangkaian proses pengajuan penerbitan izin penggunaan lahan untuk TPBU di Jonggol. Namun keterlibatan itu hanya sebatas proses administrasi birokrasi.

Ia menceritakan proses pengajuan izin hingga terbitnya surat izin penggunaan lahan seluas 100 hektar di Jonggol yang diketahui sebagian besar dimiliki negara.

Mulanya, PT Gerindo Perkasa dengan Sentot Susilo selaku Direktur Utama, mengajukan permohonan penerbitan izin ke Badan Perizinan Terpadu (BPT).

Menurutnya, kalaupun dirinya melakukan pelanggaran, maka hanya sebatas pelanggaran administrasi terbitnya izin untuk pembangunan lahan makam tersebut.

Jika berkas pengajuan telah lengkap, maka berkas tersebut diproses oleh BPT dengan tindak lanjut melakukan pemeriksaan lahan bersama stakeholder terkait, sesuai SOP yang ada.

"Seperti mengajak Dinas Tata Letak Ruang dan Pemukiman, Perencanaan Umum," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved