Effendi Simbolon: KPK Bakal Ikut Bahas Alokasi Anggaran BLT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan tegas menolak rencana kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Memang kami (Fraksi PDI Perjuangan) menolak," tegas anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurut anggota Komisi VII DPR ini, alasan dan waktu menaikkan harga BBM tidak tepat. "Alasannya dan timingnya tidak tepat," ujar Effendi.

Kata dia, harus alasan kenaikan harga BBM didasarkan pada harga minyak dunia. Namun, akhir-akhir ini jelas harga minyak dunia malah menurun. "Jadi tidak tepat alasan dan waktunya," katanya.

Apalagi, imbuhnya, pihaknya juga melihat bahwa fokus daripada pembahasan APBN-Perubahan 2013, malah lebih diprioritaskan kepada kompensasi kenaikan harga BBM--yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sekarang berubah nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Kalau mau terus terang saja pak SBY, 'saya mohon persetujuan agar saya disetujui BLT untuk bisa money politic. Lebih baik begitu sekalian," ucapnya.

Lebih lanjut, kalau alasan harga BBM subsidi untuk penghematan, imbuhnya kebijakan konversi BBM ke energi lain. Namun menurutnya upaya untuk konversi ke energi alternatif tidak ada.

Selanjutnya, tidak ada sarana transportasi massal yang dibangun untuk mengurangi konsumsi BBM.

"Dan kalau dikatakan ini menjebolkan APBN, bagaima menjebolkan? Dihemat Rp26 triliun dikembalikan lagi dalam bentuk BLT. Jadi ini sangat-sangat tidak masuk akal alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan melakukan kompensasi dengan memberikan BLT, yang sarat akan kepentingan politik," kata dia.

Lanjutnya, penolakan atas BLT bukan tanpa alasan. Menurutnya pengalaman sebelumnya---BLT dijadikan alat politik Parpol penguasa dalam mengelola elektabilitasnya sudah terbukti. "Kita akan menolak itu," ujar dia.

Lebih lanjut menurutnya, PDI-Perjuangan mau menghindari adanya indikasi praktek-praktek transaksional Parpol yang ada di DPR--dengan adanya paket BLT.

Menurutnya, bila akhirnya pemerintah tetap keukeh ingin BLT, maka DPR akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta mengawal kebijakan ini. Tujuannya tak lain agar benar-benar kebijakan ini terawasi dengan baik dan tidak ada muatan lain di dalamnya.

"Kita akan mengundang, kalau bisa KPK ikut dalam pembahasan BLT itu. Sehingga yang sarat muatan politis ini bisa ditepis dan ada transparansi. Karena di daerah-daerah BLT, bansos-bansos sudah menjadi ikon, modus operandi, ya pilkada mengikuti gaya ini," ujarnya.

Kekhawatiran strategi BLT untuk menaikan elektabilitas Parpol penguasa menurutnya, cukup terindikasi dengan dibuat mendekati Pemilu 2014 dan pelaksanaan BLT itu sendiri yang digelontorkan hingga menuju pemilu.