Breaking News:

Kasus Hambalang

SBY dan Ibas Dipastikan Tidak Akan Bersaksi untuk Anas

Bahkan, belum lama ini Anas menyatakan permusuhan dengan mengatakan dirinya terang-terangan sedang menyerang SBY.

TRIBUN/DANY PERMANA
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (memakai rompi tahanan) usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Jumat (2/5/2014). Anas diduga terkait korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Advokat dan Konsultan Hukum SBY & Keluarga menegaskan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipastikan tidak memenuhi undangan permintaan menjadi saksi meringankan untuk tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lainnya, Anas Urbaningrum (AU).

Penolakan itu disampaikan kepada pihak KPK pada 28 April 2014 sebagai jawaban atas surat permintaan tertanggal 25 April 2014. Ketua Tim Advokat dan Konsultan Hukum SBY & Keluarga, Palmer Situmorang menilai permintaan Anas agar SBY dan Ibas menjadi saksi, bertentangan dengan sikap antagonis yang dilakukannya selama ini.

Sebab, selama ini, Anas terus mendesak KPK agar menggunakan kekuasaan demi memanggil SBY dan keluarga dan gencar melontarkan pernyataan tanpa bukti dan fakta terhadap SBY dan Ibas. Bahkan, belum lama ini Anas menyatakan permusuhan dengan mengatakan dirinya terang-terangan sedang menyerang SBY.

"Sekarang lain lagi, tersangka kasus korupsi AU memohon agar SBY dan Ibas menjadi saksi yang meringankan dirinya. Jika merujuk pada sikap antagonisnya selama ini, (maka) permintaan tersangka AU amat sangat sulit dimengerti," tegas Palmer melalui siaran pers yang diterima Tribun, Senin (5/5/2014) malam.

Terlepas dari penilaian itu, Palmer menjelaskan, SBY dan Ibas menolak menjadi saksi meringankan untuk Anas karena substansi perkara dan proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK terhadap tersangka Anas sama sekali tidak ada relevansinya dengan kesaksian SBY maupun Ibas.

"Lagipula, SBY dan Ibas juga tidak mengetahui sesuatu fakta atau keadaan yang dapat meringankan tersangka AU terkait substansi perkara yang sedang disidik KPK tersebut," ujar Palmer.

Menurut Palmer, dalam kapasitas sebagai pihak yang diminta menjadi saksi yang meringankan, secara hukum SBY dan Ibas memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan tersebut melalui surat dari KPK itu.

Ketidaksediaan SBY dan Ibas tersebut tidak ada kaitannya dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung, tetapi semata-mata karena alasan mendasar, bahwa keterangan SBY dan Ibas sama sekali tidak relevan dengan seluk-beluk perkara yang disangkakan KPK terhadap Anas.

"Saksi harus memberikan informasi yang valid sesuai fakta dan bukti. Tetapi, itu tidak mungkin karena SBY dan Ibas sama sekali tidak memiliki informasi apapun soal perkara yang sedang disidik KPK atas tersangka AU, apalagi bermaksud memberikan keterangan yang meringankan," kata dia.

Anas sendiri belum mengetahui jika permintaannya terkait saksi meringankan itu telah ditolak oleh SBY dan Ibas. Ia berkeras menginginkan SBY dan Ibas memberikan keterangan sebagai saksi atas perkaranya.

Menurutnya, ada atau tidak permintaan menjadi saksi meringankan, sudah semestinya pihak KPK memeriksa SBY dan Ibas karena keduanya merupakan saksi fakta, yang sangat mengetahui dan terkait dengan kasus yang menjeratnya.

"Kan tidak perlu saya mengajukan sebagai saksi meringankan. Tapi, saya tahu yang namanya presiden dan anak presiden itu sulit untuk tanda tangan surat pemanggilan itu," kata Anas.

Anas Urbaningrum menjadi tersangka atas dua perkara. Dia selaku anggota DPR periode 1999-2014 diduga menerima gratifikasi atau janji terkait proyek Sport Center di Hambalang dan proyek lainnya dan diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada 11 April 2014, Anas mengajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya, Iba, sebagai saksi meringankan ke KPK terkait perkara dugaan korupsi dalam proyek Hambalang dan lainnya.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Rendy Sadikin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved